Hj. Fahira Idris, SE., MH., Anggota DPD RI dari DKI Jakarta

Jakarta, innews.co.id – Tidak ada pilihan lain bagi perempuan Indonesia kecuali terjun langsung ke ruang publik. Tidak sekadar memperjuang emansipasi perempuan, tapi juga memperjuangkan hak-hak dan nilai-nilai kemanusian.

Seruan ini dengan lugas dikatakan Hj. Fahira Idris, SE., MH., Anggota DPD RI dari DKI Jakarta, dalam keterangannya kepada innews, Rabu (21/4/2021). “Potensi perempuan di Indonesia begitu besar, terutama dari sisi kuantitas. Karenanya, perempuan Indonesia harus berani ‘melompat’, masuk ke ranah publik,” ujar Fahira yang pernah didaulat sebagai salah satu dari 8 Wanita Inspiratif & Informatif di Tweeter versi Fimela.com, Januari 2013 silam ini.

Menurutnya, tidak harus menjabat sesuatu dulu baru berkarya, seperti jadi anggota DPR, DPD, atau Kepala Daerah, dan lainnya. “Paling sederhana, kita bisa aktif di posyandu, membentuk yayasan untuk pemberdayaan masyarakat, dan lainnya. Intinya, masuk ke ruang publik. Semakin banyak perempuan terlibat dalam ruang publik, artinya perempuan sedang menjadi ‘penggerak” dalam masyarakat dan ini adalah wujud nyata emansipasi.

Untuk bisa aktif, kata peraih The Most Favourite Inspiring Woman oleh sebuah media nasional, 2005 ini, kaum perempuan harus terus mengasah diri, meningkatkan kapasitas, meluaskan wawasan dan jaringan, dan tentunya berkarakter.

“Emansipasi juga harus dipahami bahwa perempuan, terutama yang sudah menjadi ibu adalah pioner dalam keluarga. Walau dalam konteks rumah tangga, membangun keluarga adalah hasil kolaborasi suami dan istri, tetapi kita sebagai ibu ditempatkan menjadi yang terdepan mendidik anak. Kitalah guru sesungguhnya bagi anak-anak. Ibu adalah guru pertama, utama, dan terbaik bagi anak-anaknya. Walau nanti anak-anak bersekolah dan mendapatkan guru, tetapi bukan berarti tugas kita selesai menjadi guru bagi anak-anak. Sebagai ibu, tugas kita sebagai guru adalah pekerjaan sepanjang hayat. Untuk kita kita harus menjadi pendidik atau guru yang baik. Jadi selain menjadi penggerak di masyarakat, perempuan juga menjadi “penggerak” keluarganya,” tutur Ketua Umum Ormas dan LBH Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang JAPAR) ini.

Fahira menilai, ruang yang diberikan negara untuk kemajuan perempuan sudah terbuka lebar, walau memang dalam praktiknya masih ada tantangan. Hasil sensus BPS tahun 2020, dari 270,20 juta jiwa penduduk Indonesia, perempuan sebanyak 133,54 juta orang (49,42%). Artinya, perempuan adalah aset pembangunan. Tugas negara adalah mendorong perempuan sebagai aset dan potensi pembangunan dengan satu tujuan yaitu, mempunyai kemandirian, terutama secara ekonomi dan sosial.

“Dengan berdaya secara ekonomi (menjadi pelaku kegiatan-kegiatan produktif) dan sosial (mampu memutuskan yang terbaik bagi diri, lingkungan, dan bangsa), maka perempuan Indonesia akan menjadi agent of change, baik bagi dirinya sendiri, keluarga, lingkungan, dan masyarakat di sekitarnya serta akan menjadi salah satu sumbu kemajuan bangsa. Ini yang harus lebih ditingkatkan oleh negara khususnya pemerintah dalam tiap kebijakannya,” cetus Fahira bernas.

Diakuinya, lantaran pandemi, perempuan menjadi kelompok paling rentan. Merujuk data BPS, sambung Ketua Asosiasi Pengusaha Parcel Indonesia (APPI) ini, partisipasi angkatan kerja pada kelompok kerja perempuan per Februari 2020 mengalami penurunan dari 55,6 persen menjadi 54,6 persen. Sedangkan, pada kelompok laki-laki masih jauh lebih tinggi dengan kenaikan dari sekitar 82 persen menjadi di level 83 persen.

“Terjadinya pengurangan jumlah tenaga kerja perempuan disebabkan, banyak bekerja di sektor ritel dan pariwisata, sehingga banyak di antara mereka terpaksa dirumahkan, atau bahkan di-PHK. Belum lagi tantangan perempuan di rumah tangga. Secara garis besar, semua kondisi ini bisa kita perbaiki jika pandemi ini secepat mungkin bisa dikendalikan. Melalui pemberian stimulus kepada kelompok perempuan, terutama sebagai pelaku UMKM, agar mampu bertahan. Pemerintah harus memastikan kelancaran berbagai program stimulus dan akses permodalan. Ini menjadi penting untuk memastikan keberlangsungan kemandirian ekonomi perempuan pelaku UMKM,” urainya.

Kepada kaum perempuan, Fahira menyarankan, pertama, terus mencermati dan paham isu-isu publik, terutama yang berkaitan dengan perempuan dan anak serta pemberdayaan masyarakat.

Kedua, paham apa yang diperjuangkan, dimana perempuan harus mendorong kaumnya untuk berproses secara kritis, dialogis, dan pantang menyerah. Ketiga, keberadaan dan kapasitas perempuan, terutama para calon pemimpin perempuan harus ditangkap sebagai peluang untuk memecahkan problema bangsa. Keempat, para perempuan harus punya kemampuan untuk berkontribusi lebih guna mempercepat kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Bisa disimpulkan, jika pangan aman, kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka kita akan sejahtera. Ketika Indonesia sejahtera, maka akan mampu bersaing dengan negara lain di era globalisasi ini. Perempuan punya peran besar sebagai agen perubahan untuk memberdayakan keluarga, lingkungan, bangsa dan negara,” tutupnya. (RN)