Pengadilan Tinggi Provinsi DKI Jakarta

Jakarta, innews.co.id – Majelis Hakim yang menangani perkara banding kasus Kongres VII IPPAT di Makassar, di Pengadilan Tinggi Jakarta mengalami perubahan.

Sebelumnya tercantum Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara yang di PT teregister dengan nomor 422/PDT/2020/PT DKI ini, adalah Singgih Budi Prakoso, SH., MH (Hakim Ketua), Muhammad Yusuf, SH., M.Hum dan H. Hidayat, SH (Anggota) dengan Sabda Siregar, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti.

Seiring waktu, terjadi perubahan majelis hakim menjadi Gunawan Gusmo, SH., MH., (Hakim Ketua), James Butar-butar, SH., M.Hum dan Iersyaf, SH (Anggota). Tak pelak lagi, hal ini menimbulkan banyak pertanyaan.

Ketika coba ditelusuri, pihak PT DKI, melalui humasnya membenarkan adanya perubahan majelis hakim tersebut. “Ya, benar ada perubahan majelis hakim yang menangani perkara tersebut,” ujar Sujatmiko Humas PT DKI kepada innews, di Jakarta, Kamis (17/9/2020) siang.

Diterangkan, saat perkara masuk, oleh Ketua PT DKI ditunjuk majelis hakim yang diketuai oleh Singgih Budi Prakoso. Setelah penunjukan tersebut dibaca oleh Ketua Majelis Hakim, ternyata didapati salah satu pihak yang berperkara tersebut masih memiliki hubungan keluarga dengannya.

“Kemudian Ketua Majelis Hakim menyurati Ketua PT DKI dan menerangkan duduk persoalannya. Lalu, Ketua PR DKI memutuskan untuk mengganti para Majelis Hakim dalam perkara tersebut,” urainya.

Sujatmiko menerangkan, hal ini dilakukan untuk menghindari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam perkara tersebut. “Ini juga didasarkan pada Ketentuan Pasal 17 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 02/PBMA/09/2012 juncto 02/PB/KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, maka Ketua Majelis Hakim mengundurkan diri dalam menangani perkara tersebut,” paparnya.

Lanjutnya, atas dasar surat dari Ketua Majelis Hakim, maka Ketua PT DKI mengambil kebijakan mengganti penetapan para hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.

Dikatakannya pula, seluruh hakim di PT DKI adalah majelis tetap. Artinya, tidak campur-campuran. “Dengan dirubahnya majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut, maka netralitasnya akan tetap terjaga,” tukasnya.

Sujatmiko menambahkan, PT DKI sangat menjunjung tinggi independensi majelis hakim dalam memutuskan sebuah perkara. “Jadi, kalau ada pihak yang berperkara memiliki hubungan keluarga dengan majelis hakim, pasti akan dihindari,” pungkasnya. (RN)