HKTI Dorong Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Warga Lokal

Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Mayjen TNI (Purn) Bambang Budi Waluyo di Kantor DPN HKTI, Jakarta, Selasa (18/1/2022)

Jakarta, innews.co.id – Ketahanan pangan di setiap desa diyakini akan mampu memperkuat Indonesia. Hal ini dimungkinkan dengan digelontorkannya dana desa oleh Pemerintah Pusat. Sejatinya, dana tersebut tidak hanya digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, tapi juga mendukung ketahanan pangan.

Penegasan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Mayjen TNI (Purn) Bambang Budi Waluyo dalam keterangannya kepada innews, di Kantor DPN HKTI, di Jakarta, Selasa (18/1/2022). “Setiap kepala desa harus memiliki inovasi untuk menciptakan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing. Salah satunya adalah bagaimana setiap desa memiliki taman ketahanan pangan,” kata Bambang.

Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Mayjen TNI (Purn) Bambang Budi Waluyo (kedua dari kanan) bersama para pengurus LBH HKTI tengah melihat ternak ikan lele dalam grow box di halaman belakang Kantor DPN HKTI, di Jakarta, Selasa (18/1/2022)

Dia mencontohkan, seperti yang tengah coba digagas oleh HKTI, melalui grow box dari bahan terpal dengan tinggi satu meter dan diameter sekitar dua meter. Di dalamnya diternak ikan lele. Satu grow box bisa berisi hingga 400-500 bibit lele dumbo yang dalam dua bulan sudah dipanen. Di wadah itu juga bisa ditanami berbagai jenis tanaman, atau dengan sistem hidroponik. “Coba kalau setiap desa memiliki grow box, tentu akan tercipta ketahanan pangan,” yakin Bambang.

Tak hanya itu, ujarnya, HKTI pun akan terus mengembangkan inovasi-inovasi pertanian lainnya.

Hal lainnya yang juga menjadi concern HKTI, lanjut Bambang, adalah berbagai persoalan yang muncul di masyarakat, seperti kasus hukum terkait pertanahan atau agraria. “HKTI sudah memiliki LBH dan Satgas Agraria. Kedua lembaga ini akan terus mendorong pemberantasan dan penanganan hukum terhadap masyarakat yang menjadi korban mafia tanah,” jelasnya.

Karena itu, dihimbau kepada masyarakat, bila ada persoalan-persoalan agraria bisa menghubungi LBH HKTI atau Satgas Agraria agar bisa segera ditindaklanjuti kepada para pemangku kepentingan. “Kami akan bantu masyarakat agar tidak kehilangan hak agrarianya,” tukasnya.

Menurutnya, HKTI berperan sebagai jembatan penghubung (bridging) antara masyarakat dengan para stakeholders. “Kita juga membantu pemerintah dan menjadi perpanjangan tangan sampai ke masyarakat terbawah,” ungkapnya.

Bambang juga menyarankan agar pemerintah lebih bijaksana terkait impor bahan pangan, seperti gula, garam, kedelai, dan lainnya. “Kalaupun harus impor, sebaiknya tidak dilakukan berbarengan saat petani lagi panen. Karena otomatis akan membuat harga jual petani menjadi jatuh,” saran Bambang. (RN)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan