Nur Setia Alam Prawiranegara Ketua Umum Indonesian Feminist Lawyers Club (IFLC)

Jakarta, innews.co.id – Video viral yang menampilkan mobil yang dikendarai James Arthur Kojongian (JAK), seorang anggota dewan di Sulawesi Utara bersama selingkuhannya, tengah menyeret seorang wanita yang ternyata istri JAK, dirasa sangat memalukan.

Seorang anggota dewan (tadinya sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut) yang sejatinya menjadi teladan, justru mencontohkan hal yang tidak sewajarnya. Meski istri JAK telah memaafkan, namun tentu tidak berhenti sampai disitu.

Lembaga Swadaya Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (LSM AKI) Sulut dengan keras meminta JAK dipecat sebagau anggota dewan. Namun, pihak DPRD enggan memutuskan hal tersebut dengan alasan itu menjadi wewenang parpol yang mengusung (Partai Golkar).

“Kami mengatasnamakan masyarakat Minahasa Selatan (Minsel) dan Minahasa Tenggara (Mitra), meminta JAK diberhentikan sebagai wakil ketua maupun sebagai anggota DPRD Sulut,” tegas Noldy Poluakan Poluakan, Ketua LSM AKI Sulut.

Terkait kasus tersebut, Nur Setia Alam Prawiranegara Ketua Umum Indonesian Feminist Lawyers Club (IFLC), menegaskan, kalau masalah memaafkan itu adalah hak seseorang, karena Allah juga pemaaf kepada hamba-Nya, tetapi tidak melupakan perbuatannya untuk dipertanggungjawabkan. Sebenarnya itu delik biasa, tapi karena ada UU khusus yaitu, UU KDRT, menjadi delik aduan,” ungkap Nur Setia dalam keterangannya kepada innews, Sabtu (20/1/2021).

Dia menambahkan, istri tidak mengadukan pasti banyak pertimbangan, apalagi jabatan. Tetapi ini adalah suatu bentuk pembiaran, karena dibiarkan tidak ada efek jera, baik berupa pidana ataupun hukuman etika sebagai anggota dewan yang harus dipecat.

“Coba bayangkan jika istrinya meninggal atau terluka berat hingga mengakibatkan cacat tubuh. Untungnya saja, pas terseret, istri JAK tidak berdampak serius karena Tuhan menolong,” tukas Nur Setia.

Lebih dari itu, sambungnya, konon ini (perselingkuhan) bukan hal yang pertama dilakukan. “Apakah akan dibiarkan terjadi hal-hal seperti ini terus? Ini preseden buruk, termasuk bagi Partai Golkar. Bisa-bisa Partai Golkar dicap sebagai parpol yang menghalalkan anggotanya berselingkuh. Meski itu ranah pribadi, namun sebagai parpol harus memberi pendidikan yang benar terhadap kadernya,” tegas Nur Setia.

Karena itu, Nur Setia mendorong Partai Golkar mengambil sikap tegas terhadap kadernya yang demikian. Apalagi, JAK seorang wakil rakyat, harus memberi contoh yang benar. (RN)