Yogyakarta, innews.co.id – Rampung sudah pelaksanaan Sidang Umum ke-35 Dewan Perempuan Internasional (ICW/International Council of Women), organisasi perempuan dunia di bawah naungan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) di Yogyakarta, sejak 13-19 September 2018.

Sebanyak tujuh poin resolusi dihasilkan dari rangkaian kegiatan diskusi yang berlangsung marathon.

Presiden ICW Jung Sook Kim mengatakan,
“Kami berupaya untuk membuat peran perempuan semakin sukses di sejumlah bidang, seperti politik, ekonomi dan kesra”.

Inilah ketujuh resolusi itu:

Pertama, mengingatkan para remaja putri akan bahaya penggunaan internet dengan mendesak pemerintah untuk berupaya memberi pendidikan dalam meningkatkan metode pembelajaran dan kualitas pendidikan melalui internet, kemudian mengajarkan para siswi untuk memanfaatkan akses internet secara bertanggung jawab.

ICW juga meminta agar remaja putri diingatkan terhadap bahaya negatif penggunaan internet, serta memberikan perlindungan kepada data pengguna. Dipandang penting juga ada penguatan regulasi dan kerja sama internasional terkait perlindungan perempuan dalam menggunakan internet.

Kedua, mengajak semua dewan kawasan untuk mendesak masing-masing pemerintah melaksanakan dan menegakkan hukuman yang efektif atas kekerasan yang terjadi kepada perempuan usia tua dan memberi pelatihan kepada polisi dan petugas sosial untuk mengatasi pelecehan kepada orangtua.

Pemerintah juga diminta menyediakan dana untuk program pencegahan untuk menciptakan kesadaran dan upaya efektif dengan mengidentifikasi dan membantu korban melalui media, sekolah dan seminar-seminar.

Melalui pendidikan mewajibkan pencegahan perilaku negatif terhadap orangtua dengan mempromosikan hak dan martabat orang yang lebih tua dan melaporkan dugaan pelecehan tersebut kepada polisi atau lembaga layanan sosial.

Hal lainnya, penyediaan informasi, pelatihan untuk anggota keluarga dan perawat orangtua untuk mempelajari kemampuan perawatan juga perlu dilakukan. Adapun penelitian dan pengumpulan data atas pelecehan orangtua dari petugas sosial dan polisi dapat digunakan bagi alat pendidikan untuk pemberantasan pelecehan.

Ketiga, ditekankan kepada perempuan migran dari kawasan Sub-Sahara Afrika untuk keadaan genting dengan mengajak dewan di kawasan untuk mendesak pemerintah memperkuat hukum pencegahan kekerasan kepada perempuan migran dan menyatukan upaya pencapaian HAM perempuan di tingkat nasional dan internasional.

ICW juga meminta peningkatan keamanan untuk mengurangi bahaya kepada perempuan migran dan meningkatkan akses kepada pelayanan umum dan infrastruktur seperti pendidikan, pelatihan dan kesehatan serta membangun kapasitas perempuan migran melalui pelatihan untuk memberdayakan mereka untuk lowongan kerja melalui kegiatan yang menghasilkan pendapatan.

Keempat, ICW meminta pemerintah untuk mencakup penyembuhan kondisi psikis sebagai bagian tanggap darurat dan mendanai bidang kesehatan mental serta pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang di masyarakat pasca bencana.

Penyediaan akses prioritas pelayanan kesehatan, termasuk kesehatan kejiwaan, kepada perempuan dan anak khususnya, kepada fakir miskin pasca bencana besar, dan bekerja sama dengan LSM dalam membangun mekanisme dukungan sosial kepada penyintas dan pekerja darurat serta relawan pada saat pemulihan bencana juga diminta ICW dapat dilakukan.

Kelima, meminta dewan di kawasan masing-masing untuk bekerja sama dengan seluruh pihak untuk memberi akses digital mengenai keterangan dan pendidikan lingkungan serta wisata alam.

Dan, mengingatkan pemerintah untuk bertanggung jawab atas informasi lingkungan dan pendidikan untuk mencegah pelarangan keterangan di tingkat nasional dan global serta mempromosikan pendirian pendidikan ekologi bagi perempuan untuk mengambil keputusan yang ramah lingkungan.

ICW juga mendesak upaya pencapaian universal pada tingkat pendidikan tinggi dan pengetahuan mengenai perlindungan lingkungan alam dengan memfasilitasi pendidikan ramah lingkungan yang inklusif kepada perempuan.

Keenam, ICW mendesak semua dewan nasional untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat mengenai isu yang terkait air bersih.

Meminta perempuan untuk terlibat sebagai politisi dan pengambil kebijakan, baik di tingkat lokal dan regional mengenai akses dan ketersediaan air bersih dan terlibat dalam perencanaan masyarakat sebagai perempuan ahli di bidang perlindungan sumber air bersih.

Perempuan juga diminta terlibat pada semua tingkat pengambilan keputusan dalam keadaan darurat, dan upaya penanggulangan serta proses rekonstruksi untuk memastikan kebutuhan khusus perempuan kepada air bersih, termasuk ke dalam rencana strategis nasional dan internasional.

ICW juga meminta dewan nasional memastikan dunia bisnis bertanggung jawab dalam pengurangan polusi dan pencemaran air.

Ketujuh, ICW mengajak para perempuan anggota dewan untuk melakukan tindakan, seperti bekerja sama dengan institusi nasional dalam mencegah dan memberantas segala bentuk pelecehan dan kekerasan kepada perempuan sebagai elemen inti kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita.

Perempuan juga diharapkan memastikan keamanan di tempat kerja dengan upaya yang mendukung penciptaan ruang kerja yang aman dari pelecehan seksual dan meminta pemilik perusahaan untuk membuat kebijakan yang efektif memperkecil pelecehan seksual.

Kepada pemerintah kota diharapkan dapat menegakkan hukum atas tindak pelecehan seksual dan mendukung perempuan untuk melakukan pelaporan atas kejadian kriminal itu serta menciptakan masyarakat yang bebas pelecehan melalui program pendidikan pada usia dini mengenai HAM dan kesetaraan gender.

Dewan Perempuan Internasional juga harus mengenalkan pemahaman publik untuk tidak mentoleransi kekerasan seksual dan menciptakan mekanisme untuk mendukung perubahan mental dan sikap para pelaku kejahatan seksual.

Menurut Kim, poin-poin resolusi tersebut akan disalurkan melalui rencana kerja yang diimplementasikan pada tiga tahun kedepan.

Kowani menjadi penyelenggara sidang umum tersebut bersama Kementerian BUMN dan didukung penuh oleh 35 BUMN. (RN)