Penyampaian refleksi akhir tahun 2020 oleh Peradi yang disampaikan Prof. Otto Hasibuan Ketua Umum DPN Peradi

Jakarta, innews.co.id – Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) memberi catatan penting sebagai refleksi akhir tahun 2020. Ini menjadi hal yang seyogyanya menjadi perhatian bersama, terkhusus bagi pemerintah.

“Peradi menilai Presiden Joko Widodo nampaknya belum menyadari betul peran advokat sebagai penegak hukum yang sangat penting dalam berhasilnya penegakan hukum. Advokat mempunyai potensi untuk dapat membuat hukum itu berjalan lurus atau bengkok,” kata Prof. Otto Hasibuan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi dalam catatan akhir tahun Peradi yang disampaikan pada acara Perkenalan Pengurus dan HUT Peradi ke-16 di Jakarta, Senin (21/12/2020).

Dalam hal ini, Peradi mencatat, Presiden Jokowi tidak pernah mengucapkan satu patah katapun tentang peranan advokat. Padahal, advokat adalah salah satu catur bangsa penegakan hukum.

“Kami mengimbau kepada Presiden Jokowi agar dapat memperhatikan peranan advokat. Sebab, tanpa peran advokat yang baik, sulit mengharapkan tercapainya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Otto lagi.

Terkait pandemi Covid-19, Peradi mengingatkan pemerintah dapat melaksanakan kebijakan dengan hati-hati dan konsekuen. Sebab pelaksanaan kebijakan yang salah dapat menimbulkan korban jiwa akibat Covid-19 dan negara juga bisa digugat oleh rakyat karena hal demikian.

Bicara korupsi, Peradi menyayangkan ada menteri yang melakukan korupsi bantuan sosial. Karenanya, Peradi mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan memberikan hukuman pemberat sebagaimana diatur dalam UU AntiKorupsi.

Sementara itu, mengenai UU Cipta Kerja (omnibus law), Peradi memahami tujuan baik pemerintah dan DPR dalam membuat regulasi ini. Hanya saja, disayangkan cara-cara dan sosialisasi UU ini yang terkesan diam-diam dan sembunyi-sembunyi membuat UU ini dinilai yang terburuk dalam pembuatannya.

Otto juga menyampaikan bahwa sepanjang 2020 ini banyak sekali tindakan-tindakan dari oknum-oknum atau kelompok tertentu yang mengancam keutuhan NKRI dan keamanan masyarakat. “Kami mengapresiasi tindakan tegas pemerintah dalam menindak para pelaku. Namun, tindakan tegas tersebut dapat dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku. Jangan sampai terjadi abuse of power,” tukasnya.

Bicara pendidikan di masa pandemi, dalam pengamatan Peradi, kebijakan pemerintah belum maksimal dan tidak ada terobosan-terobosan berarti. Demikian halnya dengan kurikulum di masa pandemi tidak ada perubahan signifikan. Bila terus demikian, dikhawatirkan masa depan siswa akan kalah bersaing dengan negara-negara maju lainnya. (RN)