Jakarta, innews.co.id – Dari 106 jumlah anggota DPRD DKI Jakarta, hanya sekitar 65 orang yang kembali terpilih, sisanya tidak masuk lagi. Ini menjadi salah satu faktor terkendalanya proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Hal ini disampaikan Syarif, M.Si., Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta di ruang kerjanya, Selasa (23/7/2019) siang. “Harap dimaklumi, karena ini berkaitan dengan psikologi dari rekan-rekan yang tidak terpilih kembali,” jelas Syarif.

Ini memang nampak dari penelusuran innews di beberapa lantai Kantor DPRD yang nampak lengang. Hanya security dan beberapa staf di tiap fraksi.

Karena itu, lanjut Syarif, adalah masuk akal bila kemudian muncul wacana, pemilihan Wagub DKI dilaksanakan di periode selanjutnya.

“Kalau dari Gerindra sendiri sih berharap sisa waktu sampai 23 Agustus bisa dimaksimalkan. Toh, tahapannya tinggal pengesahan tatib di rapimgab, lalu dibawa ke paripurna untuk disahkan, selanjutnya diadakan pemilihan,” urai Syarif.

Tapi, kata Syarif, kalau di rapat pimpinan gabungan (rapimgab) saja, tidak banyak yang hadir, ya tidak bisa dipaksakan. Juga tidak ada sanksi bagi mereka yang tidak hadir. “Sejak awal, Gerindra mendorong proses ini cepat,” ujarnya.

Secara pribadi, Syarif mengaku ragu itu bisa terwujud. Namun, bila dilanjutkan di periode baru, Syarif yakin, semua itu bisa terwujud cepat.

Kalau pun berlanjut di periode mendatang, menurut Syarif, tidak bisa dikatakan DPRD sekarang gagal. Karena memang kondisi psikologisnya yang membuat demikian.

Dia juga menyayangkan sikap PKS, sebagai salah satu partai pengusung yang punya kepentingan besar yang sepertinya enggan melobi anggota-anggota dewan lainnya untuk hadir. “Lobi-lobi perlu untuk mengajak teman-teman dari parpol lain supaya hadir. Masak harus Gerindra yang melobi, sementara kepentingan yang lebih besar ada di PKS,” ungkap Syarif.

Bila memang terjadi di periode mendatang, kata Syarif tidak perlu diulang prosesnya. Cukup melanjutkan. Namun, karena baru dilantik, maka harus diadakan pemilihan Pimpinan dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). “Ya mungkin, baru bisa dimulai lagi (proses pemilihan wagub) sekitar bulan Oktober,” lanjut dia.

Selain itu, Syarif juga mengkritisi kekurangtegasan Kemendagri yang tidak secara eksplisit menyatakan, apakah bila tidak memenuhi kuorum, apakah bisa diputuskan di rapimgab atau dikembalikan ke partai pengusung. Hanya saja dalam aturan dikatakan, bila tidak kuorum dikembalikan ke rapimgab, bukan partai pengusung. Rapimgab bisa mengambil keputusan yang mengikat. “Tapi kan tidak ada eksplisit menyatakan bahwa rapimgab bisa memilih atau tidak. Kalau diputuskan di rapimgab, nanti dewan bisa di PTUN,” jelas Syarif.

Menurut Syarif, daripada berlama-lama, bila memungkinkan jabatan Wagub diisi dengan pejabat sementara (Pjs). Namun, perlu dilihat dari sisi aturannya apakah memungkinkan demikian. (RN)