Jakarta, innews.co.id – Sejumlah sektor usaha diyakini akan meraup keuntungan saat menghadapi pesta demokrasi 2024. Meski banyak pengusaha memilih wait and see jelang Pemilihan Umum (Pemilu), namun beberapa lini bisnis bakal berkibar.
“Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tentu membawa keberkahan bagi sejumlah sektor usaha padat karya, antara lain: percetakan, periklanan dan pakaian. Sektor ini diprediksi akan meraih cuan cukup besar mengingat bidang-bidang usaha tersebut memang untuk memenuhi kebutuhan kampanye, baik calon legislatif, calon presiden-wapres, maupun calon kepala daerah,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta, Diana Dewi, saat menjawab awak media, di Jakarta, Rabu (25/10/2023).
Lanjutnya, untuk bidang manufaktur juga akan kebagian ‘kue’ Pemilu yakni, industri makanan dan minuman dan kertas, industri media dan telekomunikasi dan konsultan dan profesi.
Bidang usaha lainnya yang tak kalah greget meraup untung di antaranya, perhotelan, gedung/ruang pertemuan, dan restoran, karena akan dijadikan tempat konsolidasi. Demikian juga bisnis sewa kendaraan (rent cat) atau jasa transportasi akan melejit utamanya di masa-masa kampanye.
“Saya berharap para pengusaha di sektor-sektor tersebut bisa benar-benar serius menggarap proyek-proyek yang diperoleh dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan sistem pembayaran yang terkontrol dan tidak merugikan bagi para pengusaha,” kata Diana mengingatkan.
Diperkirakan uang yang beredar selama proses demokrasi ini mencapai Rp 270 triliun lebih untuk memenuhi kebutuhan kampanye, baik Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden, maupun Pemilihan Kepala Daerah.
Secara khusus, owner Toko Daging Nusantara ini meminta pemerintah bisa memberi jaminan keleluasaan berusaha dan keamanan baginpata pengusaha. “Saya melihat pentingnya menciptakan stabilitas dan kepastian berusaha. Pemerintah juga diharapkan dapat mempertahankan seluruh kebijakan sosial-ekonomi, industri, perdagangan, dan investasi yang sudah on the track terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
“Di tahun politik ini, kebijakan-kebijakan pemerintah harus dibuat secara prudent, rasional berdasarkan analisis data dan pertimbangan yang objektif, serta tidak dijadikan alat tawar-menawar atau instrumen politik,” pinta Komisaris Independen PT Angkasa Pura Supports ini.
Dia menambahkan ada gejala terjadi stagnasi pertumbuhan ekonomi secara nasional mengingat terjadi penurunan daya beli masyarakat. Sementara di sisi lain, pengusaha cenderung wait and see dan lebih mencermati kondisi yang ada, daripada mengembangkan usahanya. (RN)
Be the first to comment