Jakarta, innews.co.id – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polda Metro Jaya kembali menetapkan tersangka, dalam kasus dugaan tindak pidana perbankan yang melibatkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta.

“Satu tersangka berinisial JI yang bekerja di bagian keuangan KSP Indosurya. Kemudian, satu tersangka lainnya adalah KSP Indosurya sendiri sebagai tersangka korporasi,” jelas Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Awi Setiyono di Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Dia menjelaskan, dari hasil gelar penyidik pada 22 Juni 2020, telah menetapkan JI sebagai tersangka dan KSP Indosurya sendiri sebagai tersangka korporasi.

Menurutnya, penyidik telah mendapati dua alat bukti untuk menetapkan JI sebagai tersangka. “Dari hasil pendalaman penyidik, JI diduga menjalankan operasional koperasi simpan pinjam tanpa memiliki alas hak atau petunjuk atau perjanjian,” jelas Jenderal bintang satu ini.

Tak hanya itu, JI diduga telah melakukan penghimpunan dana masyarakat secara ilegal atas perintah tersangka lain. “Jadi, atas perintah HS kepada JI sejak 2012-2020, melakukan penghimpunan dana masyarakat secara ilegal dengan menggunakan badan hukum KSP Indosurya Surya,” urai Awi.

Meski sudah dijadikan tersangka, JI belum dilakukan penahanan. Awi menyebut bahwa JI dijerat dengan Pasal 46 Ayat 1 Undang-Undang Perbankan jo Pasal 55 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 UU TPPU.

Kemudian, untuk KSP Indosurya disangkakan Pasal 46 Ayat 2 UU Perbankan dan Pasal 3 atau 4 atau Pasal 5 UU TPPU. Diketahui, dalam kasus ini Bareskrim sudah menetapkan dua  tersangka. Tersangka pertama berinisial SA menjabat sebagai direktur. Sementara itu, tersangka kedua adalah HS yang jabatannya berubah-ubah.

Berdasarkan keterangan polisi pada 5 Mei 2020, keduanya tidak ditahan dan telah dicegah agar tidak berpergian keluar negeri. Keduanya dijerat dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ancaman hukuman bagi SA dan HS adalah pidana paling lama 15 tahun penjara, serta denda maksimal Rp 20 miliar. (RN)