Carmelita Hartoto Ketua Umum Indonesian National Shipowner's Association (INSA) saat dihubungi innews, Sabtu (14/3/2020).

Jakarta, innews.co.id – Saat ini, masih banyak tantangan yang dihadapi terkait implementasi UU Pelayaran dan tumpang tindihnya aturan hukum di laut. Untuk itu, diharapkan RUU Omnibus Law mampu merevisi berbagai ketentuan hukum sehingga kedepan dunia pelayaran di Indonesia bisa tumbuh lebih baik lagi.

Hal ini secara lugas dikatakan Carmelita Hartoto Ketua Umum Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) saat dihubungi innews, Sabtu (14/3/2020). “Pastinya, kami sudah memberikan masukan dan usulan kepada pemerintah terkait pasal-pasal RUU Cipta Kerja, khusus mengenai pelayaran, yang memang kami rasa perlu ada perbaikan,” ujarnya.

Dia mencontohkan, Pasal 32 mengenai usaha jasa terkait, Pasal 291 pengenaan sanksi angkutan pos, Pasal 313 terkait pengenaan sanksi administratif mengenai kelaikan peti kemas, yang harusnya diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai ketentuan teknis persyaratan kelaikan peti kemas.

“Ada juga Pasal 321 terkait dengan sanksiĀ wreck removal yang seyogyanya diubah agar apabila sanksi administrasi tidak ditindaklanjuti, barulah dikenakan sanksi pidana,” jelas Carmelita yang akrab disapa Meme ini.

Sementara itu, dari sisi tenaga kerja, Meme beranggapan, perlu dicermati sanksi-sanksi pidana yang masih dikenakan kepada nahkoda kapal. “Ini yang perlu dicarikan solusi terbaik,” ujarnya.

Guna mendukung pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker ini, INSA memastikan siap berdiskusi dengan pemerintah dan DPR.

Diakuinya, di kuartal pertama 2020 ini, pihaknya masih menghadapi beberapa tantangan dari kondisi ekonomi internal secara umum yang juga dirasa penuh ketidakpastian. “Sementara itu, tantangan ekonomi eksternal kita cukup banyak, mulai perang dagang, wabah virus corona, hingga jatuhnya harga minyak dunia,” urainya.

Meski begitu, ujarnya, tetap ada beberapa peluang bagi pelayaran kita. “Tapi saya kira, di masa sulit seperti ini, pelayaran nasional cukup dapat bisa bertahan saja sudah sangat baik,” tukasnya.

Tentu, harapan kedepan kondisi perekonomian akan lebih baik lagi. “Tantangan dari sisi berbagai peraturan selama ini harusnya bisa dituntaskan melalui omnibus law ini,” pungkasnya.(RN)