Logo IPPAT

Jakarta, innews.co.id – Hasil rekapitulasi soal referendum yang dikeluarkan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tamah (PP IPPAT) ditolak mentah-mentah oleh IPPAT Lamongan. Surat penolakan bernomor 208/IPPAT-LMG/VIII/2020 tertanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Yuke Tresna Ardian (Ketua) dan Mahdi Ahmad Mahfud (Sekretaris) telah dilayangkan ke PP IPPAT.

Dalam suratnya, IPPAT Lamongan menyampaikan keberatan soal rekapitulasi yang dibuat PP IPPAT berdasarkan berita acara dari Pengurus Wilayah (Pengwil) Jawa Timur. “Kami menyatakan bahwa hasil rekapitulasi tersebut tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan perubahan ketentuan dalam konstitusi perkumpulan tentang Rapat Kerja,” ujar IPPAT Lamongan dalam rilisnya kepada innews, Rabu (26/8/2020).

Tidak itu saja, secara gamblang, IPPAT Lamongan menilai, proses referendum yang dijalankan oleh PP IPPAT dan Pengwil Jatim tidak memenuhi ketentuan sesuai Pasal 16 ayat (1) AD dan Pasal 18 huruf (a) ART.

“Dengan begitu, apapun hasil yang diputuskan adalah tidak sah karena dilakukan dengan proses dan prosedur yang bertentangan dengan konstitusi perkumpulan,” jelasnya.

Lebih jauh IPPAT Lamongan juga mempertanyakan parameter dan metode yang dipakai Pengwil Jatim sehingga bisa menyatakan bahwa 579 suara setuju, 31 suara tidak setuju, dan 61 suara abstain. Alasannya, data jumlah anggota biasa di wilayah Jawa Timur, belum terdata secara akurat, sehingga diragukan validitasnya.

“Itu keputusan sepihak Pengwil Jatim dan tidak dapat diakui sebagai informasi yang akurat dan benar,” tandas IPPAT Lamongan. (RN)