Otty Hari Chandra Ubayani ajak masyarakat menelaah UU Cipta Kerja

Jakarta, innews.co.id – Jangan langsung skeptis menilai kehadiran UU Cipta Kerja (omnibus law) yang pada 5 Oktober 2020 lalu diketok palu pengesahannya oleh DPR RI. Sebaiknya dicermati lebih dulu agar tahu jelas isinya.

Peringatan ini disampaikan Otty Hari Chandra Ubayani pengusaha sekaligus Notaris/PPAT di Jakarta Selatan kepada innews, Selasa (13/10/2020), menyikapi keberadaan UU baru ini.

“Sepintas dilihat, UU ini tidak hanya memudahkan proses perizinan investasi yang muaranya pada pembukaan lapangan kerja, tapi juga membuat ruang gerak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi semakin lebar,” kata Otty.

Dijelaskan, UU ini dalam Pasal 92 ayat (2) menyebutkan, “Perizinan berusaha yang diajukan oleh UMKM tidak dikenakan biaya”. Ini tentu bertujuan mendorong ekonomi kerakyatan kian menggeliat.

Juga dari sisi administrasi perpajakan bagi UMKM akan disederhanakan. Pun ada pendampingan hukum bagi para pelaku UMKM (Pasal 96). Belum lagi penyediaan pelatihan yang membuat usaha masyarakat lebih berkembang lagi.

“Untuk prosedur perizinan tunggal menjadi lebih sederhana melalui OSS (online single submission). Perizinan PT dan Koperasi pun dipermudah,” lanjut Otty lagi.

Ditambahkannya, ada sejumlah peran UU Cipta Kerja ini bagi UMKM, di antaranya, meningkatkan penyerapan angkatan kerja, memperkuat posisi UMKM dalam rantai pasok, akselerasi digitalisasi KUMKM, memberikan pembiayaan murah bagi UMK, prioritas pasar terhadap produk UMKM, dan menjadikan koperasi sebagai lembaga ekonomi pilihan masyarakat.

Lanjutnya, UMKM diberikan tempat usaha di ruang publik seperti rest area, banda udara, pelabuhan, dan lainnya. Selama ini akses promosi UMKM sangatlah terbatas.

Hal lainnya, menurut Otty, UU Cipta Kerja mendorong pelaku usaha melakukan sertifikasi halal untuk meningkatkan nilai tambah produk agar bisa bersaing di kancah global. Pendaftaran sertifikasi halal bisa dilakukan secara online dengan lama proses hanya 17-21 hari saja.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga memberi ruang peran serta masyarakat melalui Ormas Islam untuk mendirikan LPH, penyiapan auditor halal, penyelia halal, dan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal.

Karena itu, Otty meminta semua pihak untuk bisa benar-benar mempelajari UU Cipta Kerja ini secara seksama agar jelas. “Kalaupun dibutuhkan revisi, silahkan diajukan dengan cara-cara yang benar, tidak dengan anarkhis,” pintanya.

Otty juga mengingatkan di masa pandemi ini, aksi-aksi demo rentan menjadi klaster penyebaran Covid-19. “Kalau ikut demo ujungnya hanya tertular Covid-19 yang rugi kan diri sendiri,” tukasnya mengingatkan. (RN)