Jakarta, innews.co.id – Rapat Pleno II Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang diadakan di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, Senin (17/9), membahas sejumlah program kerja dari setiap bidang, baik aplikasinya maupun kendala yang dihadapi.

Rapat yang berlangsung sejak pagi hingga malam hari tersebut diikuti oleh sejumlah PP yang berasal dari seluruh Indonesia.

Usai pleno, Ketua Umum INI Yualita Widyadhari, SH. M.Kn., didampingi Sekretaris Umum Tri Firdaus Akbarsyah, SH., MH., menjelaskan agenda pleno adalah pemaparan sejumlah program kerja yang sudah, sedang, dan masih akan dilakukan oleh bidang-bidang dan 9 kewilayahan.

Ketua Umum INI Yualita Widyadhari, SH. M.Kn

Yualita menerangkan, Rapat Pleno II merupakan kelanjutan dari Rapat Pleno I, akhir 2016 lalu. “Di sini kami mendengarkan program-program serta masukan dari masing-masing bidang untuk selanjutnya akan dibahas secara konkrit pada acara Pra Kongres INI di Yogyakarta, 19-20 September 2018 nanti.

“Jadi, kita ada gambaran, mana program yang telah dijalankan serta yang baru akan dilaksanakan, serta kendala yang dihadapi,” ujar Yualita.

Diterangkan pula, pada Pra Kongres INI di Yogyakarta juga akan dimatangkan soal bakal calon ketua umum yang saat ini tengah bergulir, baik di daerah maupun wilayah. “Nantinya akan diverifikasi karena pada 2019 nanti INI akan mengadakan Kongres yang rencananya akan diadakan di Makassar,” terangnya.

Direncanakan, proses pemilihan nantinya akan menggunakan e-voting. Mengenai hal tersebut, Tri Firdaus mengatakan, “Sistem pemilihan akan coba disempurnakan dengan menggunakan e-voting”.

Sejauh ini, kata Tri, sistem tersebut tengah dirancang dan diharapkan pada Kongres INI 2019 sudah bisa digunakan. Ditambahkannya, biasanya kalau sistem IT itu hal yang mengkhawatirkan adalah dihack. Namun, hal tersebut akan kami antisipasi.

Yualita menambahkan, prinsipnya kami PP INI mau organisasi ini lebih baik dan lebih baik lagi pelayanannya ke anggota.

Menurut catatan yang ada, INI saat ini telah mengadakan MoU dengan berbagai pihak, mulai dari OJK, Kepolisian, Komisi Yudisial, Ombudsman, universitas-universitas negeri dan swasta, serta akan segera direalisasikan dengan Kejaksaan Agung. (RN)