Julius Purnawan, SE., MSi., Ketua Umum PP IPPAT hasil Kongres VII di Makassar

Jakarta, innews.co.id – Geliat Pimpinan Kolektif Kolegial (PKK) untuk menggelar Kongres Lanjutan atau Kongres Luar Biasa (KLB) mendapat respon keras dari Julius Purnawan, SH., MSi., Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) hasil Kongres VII IPPAT di Makassar, Juni 2018 silam.

Ditemui di Sekretariat PP IPPAT di Jakarta, Jum’at (5/7/2019), Julius dengan tegas mengatakan, tidak ada istilah PKK dalam penetapan perdamaian oleh PN Jakarta Barat, apalagi istilah PKK IPPAT, tidak ada sama sekali.

“Selain itu, perdamaian tidak mengikat Pengwil atau Pengda, apalagi PP. Itu hanya perdamaian antara para pihak di pengadilan,” jelasnya.

Julius membandingkan saat pernah kejadian serupa di INI, dimana PKK dibentuk oleh Presidium. Begitu juga KLB atau Kongres Lanjutan diputuskan oleh Presidium. “Baca AD/ART dong. Jangan diputarbalikkan. Kasihan para PPAT, dan anggota IPPAT. Sekali lagi, tidak ada dasar pembentukan PKK atau KLB,” tandasnya.

Secara keras Julius meminta, baik Pengwil, Pengda maupun anggota IPPAT untuk tidak mengikuti hal tersebut. “Jangan bikin kegaduhan,” ujarnya mengingatkan.

Ditambahkan, mari sama-sama menunggu keputusan pengadilan. “Dengan begitu, kita bisa memelihara kedamaian, guyub, serta nyaman dalam melaksanakan tugas dan jabatan,” kata Julius.

“Diingatkan, seluruh Pengwil, Pengda, dan anggota IPPAT dilarang dan diminta untuk tidak mengikuti KLB atau apapun namanya yang dilakukan oleh pihak-pihak diluar PP IPPAT yang resmi karena tidak ada dasar hukum yang artinya ilegal,” ujar Julius dengan nada tinggi.

Ditambahkan, para anggota IPPAT untuk hati-hati bertindak. Jangan melakukan hal-hal yang sifatnya pelanggaran ketentuan perkumpulan karena ada sanksi yang bisa diterapkan, baik secara kode etik maupun terkait majelis pembina dan pengawas.

Julius menambahkan, kalau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan PKK, bisa menjadi masalah, baik bagi keanggotaan maupun jabatan. “Jangan anggap remeh dengan masalah ini. Karena ini mengacaukan organisasi baik internal maupun eksternal,” tandasnya.

“Saya berkeinginan untuk guyub dan selalu bersama-sama. Banyak yang harus kita perjuangkan bersama,” imbuh Julius.

Dalam surat resmi yang dirilis PP IPPAT bernomor 163/PP-IPPAT/VII/2019 dengan jelas disampaikan bahwa Berdasarkan Rapat Pleno, Jumat (5/7/2019), salah satu keputusannya adalah melarang baik kepada pengurus wilayah, pengurus daerah, dan seluruh anggota IPPAT untuk memfasilitasi dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekelompok orang yang menamai dirinya sebagai organisasi IPPAT selain organisasi IPPAT hasil Kongres VII IPPAT di Makassar, dan atas pelanggaran larangan tersebut akan dikenai sanksi:

1. Per Men ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah pasal 12 ayat (1), (12) D, dan pasal 13 ayat (2);
2. Kep Men ATR/BPN Nomor 112/Kep-4.1/IV/2017 tanggal 27 April 2017 tentang Kode Etik IPPAT pasal 1 ayat (1) dan (2), pasal 4 huruf (r) angka 3, pasal 6;
3. Anggaran Dasar IPPAT pasal 26 ayat (3), pasal 30; dan
4. Anggaran Rumah Tangga IPPAT pasal 27 ayat (7).

Lebih jauh ditanyakan soal sanksi, menurut Julius, sesuai Per Men 2/2018, bisa pemberhentian sementara selama 2 tahun. “Itu kan bisa jadi masalah, di mana yang dihukum tidak bisa menjalankan tugasnya dalam waktu cukup lama,” jelasnya.

Jika memang KLB tetap dilaksanakan, menurut Julius, akan dikenai sanksi baik panitia maupun peserta. “Pada kondisi sekarang saja, kita coba pilah-pilah mana yang aktor intelektual, aktor utama, atau hanya simpatisan yang ikut-ikutan,” imbuhnya.

Julius mengaku sudah mengajak bicara pihak-pihak yang terlibat di PKK. “Sudah ada pertemuan di Cilandak Town Square (Citos), baik dengan Otty Ubayani maupun Hapendi Harahap,” terang Julius.

Dia mengakui, lantaran kasus ini, perjuangan IPPAT untuk anggota jadi terhambat. “Pastilah ada efek untuk anggota. Apa yang mereka (PKK) lakukan sangat menghambat perjuangan untuk kepentingan anggota secara nasional,” urainya.

Beberapa waktu lalu, dalam jumpa persnya PKK menegaskan akan menggelar KLB pada 28 November 2019 ini. Ada 2 agenda besar pada KLB tersebut, menurut PKK, yakni pemilihan ketum dengan peserta 2 caketum peraih suara terbanyak pada Kongres VII IPPAT di Makassar yakni, Julius Purnawan dan Hapendi Harahap serta Pelantikan MKP.

Pada kesempatan itu, Hapendi Harahap mengatakan, KLB adalah bagian dari pelegitimasian pimpinan IPPAT. “Kalau JP (Julius Purnawan) yang terpilih, tentu saja kita akui kepemimpinannya legal,” kata Hapendi. (RN)