Hendardi Ketua SETARA Institute

Jakarta, innews.co.id – Kasus pembunuhan aktivis Munir telah memasuki masa kadaluarsa karena akan melampaui 18 tahun, tepatnya pada 7 September 2022 ini, sejak peristiwa terjadi, lantaran konstruksi yang dibangun dalam penyelesaian kasus tersebut adalah pembunuhan biasa.

Presiden Joko Widodo dinilai gagal memahami. “Sejak terpilih sebagai Presiden RI, 2014 silam, Jokowi tidak pernah tuntas memahami duduk perkara kasus Munir. Ketika didesak menindaklanjuti rekomendasi TPF Munir, Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara mengatakan tidak mengetahui laporan tersebut. Sebagai seorang presiden, semestinya Jokowi memahami bahwa tugas penuntasan pelanggaran HAM itu melekat pada dirinya, sekalipun peristiwa itu terjadi di masa sebelumnya,” kata Hendardi, Ketua SETARA Institute, dalam siaran persnya yang diterima innews, Rabu (7/9/2022).

Dia menambahkan, dulu TPF telah menyerahkan laporan tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kapasitasnya sebagai presiden. Yang artinya, tugas lanjutan melekat pada presiden berikutnya. Bahkan, karena Jokowi terus mengelak, SBY pun berinisiatif mengirimkan copy laporan tersebut pada 26 Oktober 2016 kepada Jokowi. Tetapi nyatanya, hingga periode kedua Jokowi tersisa dua tahun lagi, Jokowi tetap tidak tuntas memahami kewajibannya sebagai Presiden, yang sekaligus sebagai duty barrier atau pemangku kewajiban dalam hukum hak asasi manusia.

Selain kasus Munir, tambah Hendardi, Jokowi pula yang menyusun kreasi absurd penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dengan pendekatan non yudisial, yang sudah dipastikan tidak akan mampu mengungkap kebenaran dan keadilan. “Keppres yang diklaim ditandatangani saat 17 Agustus 2022 dan hingga kini tidak bisa diakses publik tersebut adalah cara pragmatis memberikan pemulihan karitatif bagi korban pelanggaran HAM masa lalu. Keengganan Jokowi dalam menuntaskan kasus Munir dan pilihan Jokowi menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu melalui jalur non-yudisial adalah gambaran terang benderang tentang arah politik penegakan HAM di Indonesia yang semakin suram menuju pelembagaan impunitas secara permanen dan tidak berpihak pada kebenaran dan keadilan,” urainya.

Dijelaskannya, Munir Said Thalib dibunuh dengan menggunakan racun arsenic secara terencana. Pengadilan telah memutus dua orang aktor lapangan dan membebaskan Muchdi Purwoprandjono, yang saat itu menjabat sebagai salah satu Deputi Badan Intelijen Negara (BIN).

“Jika merujuk pada dokumen Tim Pencari Fakta Munir (TPF) yang banyak beredar kasus Munir bukanlah pembunuhan biasa, tetapi pembunuhan yang diduga dilakukan oleh aktor negara dan merupakan kejahatan kemanusiaan karena Munir dibunuh di luar atau tanpa proses peradilan (extra judicial killing),” terang Hendardi.

Namun, Komnas HAM lebih memilih jalur aman dengan tidak menangani kasus Munir sebagai salah satu peristiwa yang merupakan pelanggaran HAM. Bahkan, Komnas HAM baru membentuk Tim Ad Hoc untuk penyelidikan kasus ini justru menjelang tibanya masa kadaluarsa. “Komnas HAM jelas pilih jalur aman dan berlindung di ujung masa kadaluarsa dan di ujung masa jabatan Komnas HAM periode 2017-2022 yang akan berakhir Desember ini,” paparnya.

Hendardi menambahkan, alih-alih menjadi instrumen percepatan penanganan kejahatan HAM, Komnas HAM periode ini justru menebalkan impunitas sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam pembunuhan Munir. Padahal, sejak TPF menyelesaikan tugasnya di 2005, Komnas HAM semestinya sudah bisa melakukan kerja penyelidikan sehingga kasus ini terus bisa ditindaklanjuti dengan menggunakan kerangka UU 39/1999 dan UU 26/2000. (RN)