KADIN DKI Jakarta Keberatan Bila RUU DKJ Membebani Masyarakat

Ketum KADIN DKI Jakarta, Diana Dewi, tengah memberikan sambutan pada Pembukaan Rapimprov IV KADIN DKI Jakarta

Jakarta, innews.co.id – Kenaikan tarif pajak parkir yang termaktub dalam Pasal 41 Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ), diharapkan tidak membebani masyarakat. Sebab, saat ini pun warga Jakarta tengah dipusingkan dengan kenaikan bahan-bahan kebutuhan pokok.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta, Diana Dewi, di Jakarta, Rabu (6/12/2023). “Rencana kenaikan tarif pajak parkir seyogyanya tidak membebani masyarakat. Harus dipertimbangkan secara matang dengan perhitungan yang rasional,” kata Diana Dewi.

CEO PT Suri Nusantara Jaya ini menjelaskan, rencana perubahan sejumlah tarif layanan publik dalam RUU DKJ merupakan bentuk penyesuaian yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terutama bila nanti Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara.

“Tapi perlu dikaji kembali dan melihat kemampuan masyarakat pada umumnya. Jangan juga kebijakan tersebut jadi membebani masyarakat. Kenaikan 25% itu cukup besar, apalagi saat ini kondisi perekonomian belum sepenuhnya stabil. Daya beli masyarakat pun lagi menurun, sementara inflasi meninggi,” urai owner Toko Daging Nusantara ini.

Seperti diketahui, dalam Pasal 41 ayat 1 RUU DKJ, tarif pajak jasa parkir ditetapkan paling tinggi 25%. Usulan tarif ini mengubah ketentuan sebelumnya mengenai tarif 20% pajak parkir yang termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir.

Sementara itu, tarif pajak jasa hiburan pada diskotek, karaoke, night club, bar, dan mandi uap (spa) dalam Pasal 41 ayat 1 poin b RUU DKJ ditetapkan minimal 25% dan maksimal 75%, lebih rendah dari yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015.

Diana menyarankan, penetapan besaran tarif pajak didiskusikan dengan berbagai pihak, termasuk KADIN DKI Jakarta. Sehingga ada gambaran bagi DPR dan Pemerintah dalam memberi keputusan.

Di sisi lain, sambungnya, kenaikan tarif pajak layanan publik ini tentu akan berdampak positif bagi penerimaan daerah. “Pendapat asli daerah (PAD) DKI Jakarta tentu akan semakin besar dari pajak,” tukasnya.

Namun, hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri karena pengelolaan dan pengalokasiannya pun harus tepat sasaran, terlebih dalam membantu masyarakat. Misal, pemberdayaan UMKM, melengkapi transportasi publik, penanganan stunting, dan sebagainya.

“Program-program Pemprov DKI tentu harus lebih mengena dan tepat sasaran kepada masyarakat luas. Selain itu, dengan pendapatan daerah yang semakin besar, alokasi anggaran dalam menata Jakarta juga bisa diperbesar,” pungkasnya. (RN)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan