HIMPUNI kaji intensif omnibus law di Sekretariat IKA UNDIP, Menteng, Jakarta, Kamis (6/2/2020) malam

Jakarta, innews.co.id – Penerapan omnibus law tidak bisa dilepaskan dari tata cara legislasi pembentukan UU yang harus berdasar pada UU 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan (PPP). Sebab, jika meniadakan PPP, bisa menjadi pemicu bagi stakeholder terkait untuk mempersoalkan dari aspek tata cara pembentukan UU.

Hal ini dikatakan Akhmad Muqowam Waketum Ikatan Alumni (IKA) Universitas Diponegoro dalam diskusi tentang omnibus law yang diadakan Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia (Himpuni) di Sekretariat IKA UNDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020) malam.

Para nasumber dan peserta diskusi omnibus law yang diadakan HIMPUNI di Sekretariat IKA UNDIP, Mentemg, Jakarta, Kamis (6/2/2020)

Dikatakannya, pembentuk UU seharusnya mencermati secara intens terhadap UU Omnibus yang dibentuk, maupun UU yang diambil pasalnya yang bersumber dari puluhan UU, dan juga implikasi hukumnya.

Meski begitu, Muqowam yakin pemerintah sudah mengantisipasi secara menyeluruh terhadap omnibus, walau juga sangat tergantung pembahasannya di DPR.

“Harapan masyarakat tentulah UU tersebut bukan menciptakan masalah, tetapi mensolusi masalah, itu konten terpentingnya,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, salah seorang pembicara mengakui, hingga saat ini DPR belum menerima Rancangan Undang-Undang Omnibus Law, sehingga belum dapat mengagendakan Rapat Pimpinan maupun Rapat Badan Musyawarah DPR.

Menurut Azis, masih ada beberapa perbaikan dan finalisasi draf yang dilakukan pemerintah terhadap omnibus law yang akan diserahkan ke DPR.

“Kan DPR baru bisa melakukan (rapat) masalah subtansi, masalah admistrasi, apa masalah tatib dan mekanisme setelah kita terima resmi. Pada saat ini belum kita terima resmi, kan kita tidak bisa berpandangan,” jelasnya.

Pembicara lain, Edmom Makarim Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengatakan, omnibus law yang disusun pemerintah perlu dibarengi dengan sistem kodifikasi yang baik.

“Saya setuju semangatnya. Mari kita rapikan konsistensi hukum di Indonesia tapi caranya bahwa negara ini harus semangat disitu, harus menciptakan sistem (kodifikasi) itu,” pungkas Edmon. (RN)