Palembang, innews.co.id – Gugatan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) terhadap hasil Kongres VII di Makassar terus menjadi topik hangat di kalangan para PPAT.

Hal ini nampak dalam diskusi ilmiah mengusung tema “Era Baru” Terkabulkannya Gugatan Perkumpulan/Organisasi Setelah Kongres IPPAT di Makassar, yang diadakan Rumah Makan Pindang Pegagan H Abdul Mutha’ah di Jalan Akses Bandara SMB II, Palembang, Sabtu (10/11).

Pada kesempatan itu, Tagor Simanjuntak, SH., Juru Bicara Tim Penggugat menegaskan, Kongres VII yang digelar pada Juli 2018 tersebut sarat akan kepentingan.

“Dari pertama mulai saja sudah terlihat tidak beres. Awalnya dari kuorum suara sah 3.787 peserta, namun pada penghitungan menjadi 4.212 suara. Diperparah dengan kisruh karena interupsi dari peserta kongres tidak didengarkan,” urai Togar.

Pihaknya, tambah Togar, menilai kongres tersebut menghasilkan keputusan yang cacat hukum. Hal ini dikarenakan pada AD/ART Organisasi IPPAT mengatur untuk pemilihan ketua harus mempunyai suara 50+1 agar bisa satu putaran, tapi kalau tidak mencukupi suara tersebut pemilihan ketua harus dilakukan dua putaran, tapi kenyataannya dalam kongres kemarin tidak seperti apa yang di amanatkan oleh AD/ART.

Sementara itu, Anggota Pengurus Wilayah IPPAT Sumsel, Zulkifli Rassy meminta anggota IPPAT yang ada di Sumsel–khususnya di kota Palembang agar lebih tahu bahwa tujuan menggugat keputusan ini bukan karena pihak penggugat mempunyai kepentingan, akan tetapi bertujuan untuk mengangkat Marwah Organisasi IPPAT ini sendiri.

Ia menambahkan, pihaknya tidak sedikitpun mempunyai niat untuk memecah belah organisasi ataupun membuat tandingan dari organisasi IPPAT ini sendiri.

“Kami tetap menjaga IPPAT sebagai satu-satunya organisasi PPAT. Namun kami tetap membutuhkan suara dari anggota IPPAT seluruh Indonesia, khususnya Sumsel,” ujarnya.

Meski tengah bersiap menghadapi Sidang ke-2 di PN Jakarta Barat, namun Tagor menegaskan pihaknya masih membuka pintu untuk dilakukan musyawarah untuk penyelesaian.

“Kita masih menunggu dari mereka untuk melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan,” ungkap Tagor.

Sementara, di tempat yang sama akademisi, Junaidi menilai persoalan seperti ini seharusnya diselesaikan secara internal.

“Tidak seharusnya dibawa ke pengadilan karena persoalan seperti ini merupakan persoalan internal,” tandasnya.

Sayangnya, kata Junaidi, di AD/ART IPPAT tidak ada pasal atau aturan yang menyebutkan proses penyelesaian sengketa itu harus seperti apa. Ini seharusnya dibuat karena jika terjadi seperti ini aturan tersebut sangat penting. (RN)