Rully Indrawan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM

Jakarta, innews.co id – Kasus dugaan penipuan yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta sejatinya diusut tuntas oleh pihak kepolisian. Karena praktik investasi bodong tersebut diyakini telah merugikan nasabah yang menaruh dana hingga triliunan rupiah.

Penegasan ini disampaikan Rully Indrawan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/4/2020). “Kami sudah meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk memblokir perubahan badan hukum KSP Indosurya Cipta. Adapun dana publik yang tersimpan jumlahnya mencapai Rp10 triliun,” katanya.

Dijelaskannya, para nasabah tergiur berinvestasi di Indosurya Cipta karena iming-iming bunga tinggi, antara 9-12 persen per tahun. Angka itu jauh di atas bunga deposito yang berkisar 5-7 persen pada tempo yang sama.

“Kami juga mendukung langkah kepolisian untuk mengusut tuntas praktik Koperasi Indosurya, maupun korporasinya. Selain itu, kami pun membuat agenda bersama untuk menghindarkan praktik dari koperasi lain yang teridentifikasi melakukan hal serupa,” tambah Rully.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Agus Santoso menambahkan bahwa bidang pengawasan telah menyadari adanya masalah di KSP Indosurya Cipta. Dari hasil pemeriksaan pada November 2018, ditemukan pelanggaran administratif dan dikenakan sanksi administratif berbentuk peringatan pertama untuk segera memperbaiki beberapa temuan yang ada.

“Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan sanksi administratif, hingga saat ini KSP Indosurya Cipta belum menyelesaikan temuan pelanggaran yang dimaksud sesuai dengan laporan hasil monitoring,” urai Agus.

Pada Februari 2020, bidang pengawasan menyatakan sudah kembali melakukan pemantauan dan meminta kepada pihak KSP Indosurya Cipta untuk menyampaikan dokumen-dokumen penting terkait keuangan sepanjang 2019. Akan tetapi, permintaan tersebut tidak direspons pengurus.

Tak hanya itu, imbauan agar KSP Indosurya Cipta segera melaksanakan RAT dan melaporkan kondisi koperasi saat ini juga tidak dihiraukan. Hingga akhirnya bidang pengawasan menerima surat perihal pengaduan anggota Koperasi Indosurya melalui PPID Kementerian Koperasi dan UKM agar pihak Kementerian bisa segera menindaklanjuti dan menyelesaikannya.

“Kemenkop dalam hal ini telah berkoordinasi dengan OJK untuk membentuk tim gabungan pemeriksaan terhadap KSP Indosurya,” tukas Agus. (RN)