FGD Kemenkop dan UKM

Denpasar, innews.co.id – Kementerian Koperasi dan UKM menaruh perhatian besar terhadap kemungkinan terjadi kredit macet di Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM). Keseriusan ini nampak dengan diadakannya Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Menekan Risiko Kredit Macet KUMKM” di Jakarta, (13/3).

Menurut Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Abdul Kadir Damanik, tidak tertutup kemungkinan kredit dari bank yang diterima Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) jadi bermasalah dalam pengembaliannya. Penyebabnya, secara internal, seperti kegagalan usaha, sementara eksternal terjadi krisis moneter dan kejadian di luar kemampuan debitur.

“Meski begitu, KUMKM yang memiliki kredit bermasalah merupakan fenomena yang tidak dapat diabaikan dan memerlukan upaya penyelamataan dan penyelesaian kredit. Sehingga tidak berdampak pada likuiditas keuangan KUMKM yang bisa mengganggu kelancaran dan keberlangsungan usahanya, bahkan bisa bangkrut atau kolaps,” kata Damanik.

Damanik menjelaskan, kredit macet adalah suatu keadaan dimana debitur, baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya. “Kredit macet merupakan kredit bermasalah dimana debitur tidak mampu membayar minimum pembayaran yang telah jatuh tempo lebih dari tiga bulan,” jelas Damanik.

Sementara itu, lanjut dia, kredit merupakan salah satu sumber pendanaan bagi KUMKM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Sumber pendanaan kredit terbesar diperoleh melalui lembaga keuangan/perbankan. “Dalam pemberian kredit umumnya berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan KUMKM selaku debitur dan mewajibkan untuk melunasi hutangnya dengan jangka waktu tertentu beserta bunga pinjaman,” urai Damanik.

Dalam hal ini, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan kepada KUMKM benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut dikucurkan.

Restrukturisasi

Diakui Damanik, restrukturisasi kredit KUMKM masih menghadapi berbagai permasalahan. Pertama, restrukturisasi kredit yang diberlakukan lembaga keuangan perbankan dan lembaga pembiayaan masih dirasakan berat oleh KUMKM. Hal ini nampak dari berbagai pengaduan yang disampaikan oleh koperasi dan UMKM.

Kedua, implementasi dari kebijakan restrukturisasi tersebut tidak diatur secara jelas oleh pemerintah dalam arti, tiap-tiap bank diberikan kelonggaran untuk menyusun kebijakan restrukturisasi masing-masing.

“Pemerintah hanya memberikan garis besarnya saja. Perbedaan kebijakan seperti ini dapat menimbulkan kebingungan dan keraguan di kalangan KUMKM sebagai debitur,” ujar Damanik.

Ketiga, tidak dapat dipungkiri pula bahwa masih terjadinya moral hazard di kalangan perbankan yang lebih memilih untuk melakukan pelelangan aset debitur, karena pada umumnya nilai aset debitur lebih tinggi dari pada nilai kredit.

“Moral hazard juga terjadi di kalangan debitur yang menunda pembayaran sambil menunggu keringanan pembayaran yang ditanggung oleh pemerintah,” tandasnya.

Keempat, debitur KUMKM memiliki keterbatasan dan kendala dalam bernegosiasi dengan bank untuk menyelesaikan masalah kredit.

Damanik lanjut mengatakan, “FGD ini diselenggarakan dalam rangka mencari solusi bersama terkait dengan permasalahan yang banyak dialami oleh KUMKM sebagai debitur perbankan/non-perbankan dalam penyelesaian kredit”. (RN)