Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan

Jakarta, innews.co.id – Kementerian Koperasi dan UKM terus bergerak melakukan investigasi terhadap sejumlah koperasi simpan pinjam (KSP). Ternyata ditemukan, ada 15 KSP yang diduga ilegal dan tidak berbadan hukum.

Hal ini disampaikan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan dalam keterangan, di Jakarta, Senin (1/6/2020). “Ada 15 KSP yang saat ini ditunggu klarifikasinya. Sebagian besar KSP itu tidak berbadan hukum koperasi sebagaimana ketentuan,” katanya.

Menurutnya, dalam waktu dekat Kementerian Koperasi dan UKM akan menurunkan tim pengawas langsung ke lapangan memeriksa kelompok ini. Rully meminta organisasi, asosiasi, pengamat, ataupun dinas yang membidangi perkoperasian bisa terlibat mendeteksi dan memberi informasi kepada publik maupun Kementerian Koperasi dan UKM tentang dugaan praktik tidak terpuji.

“Ini untuk menghindari adanya ‘penumpang gelap’ yang merugikan nama koperasi diharapkan ke depan. Juga bisa menurunkan citra koperasi lebih buruk lagi sekaligus merugikan masyarakat,” ujar Rully.

Dia berharap ke depan bila ada praktik penghimpunan dana masyarakat secara luas tanpa mengindahkan posisi dan perannya sebagai anggota koperasi, maka itu dapat dipastikan patut diduga sebagai penyimpangan atau ilegal.

Sebelumnya, Satgas Waspada Investasi OJK melakukan review secara menyeluruh dari 50 aplikasi KSP yang diduga menawarkan pinjaman online secara ilegal. Hasilnya, 35 koperasi simpan pinjam telah dinormalisasi/rehabilitasi, 15 KSP lagi masih ditunggu klarifikasinya.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing mengatakan, penggunaan aplikasi Koperasi Simpan Pinjam ilegal itu bertujuan untuk mengelabui masyarakat seakan-akan penawaran pinjol itu memiliki legalitas dari Kementerian Koperasi (Kemenkop).

“Kami telah berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, dan bersepakat bahwa KSP tidak boleh melakukan usaha dengan aplikasi pinjol karena bisa diakses oleh masyarakat umum yang bukan anggota atau calon anggota KSP dan melanggar ketentuan perundang-undangan Koperasi,” jelasnya. (RN)