Penyerahan bantuan terhadap warga yang terdampak banjir bandang di Garut Selatan

Garut, innews.co.id – Kementerian Koperasi dan UKM memberikan bantuan berupa bahan pangan (sembako), pakaian, obat-obatan, hingga keperluan ibu dan anak, kepada korban bencana banjir bandang yang menerpa wilayah Garut Selatan. Sedikitnya, ada empat kecamatan yang terkena dampak cukup parah. Yaitu, Cibalong, Pemeungpeuk, Cikelet, dan Cisompet.

Dalam keterangannya di Posko Bantuan Bencana, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Sabtu (17/10/2020), Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, “Saya ditugaskan Presiden RI untuk meninjau langsung dampak yang ditimbulkan bagi warga hingga proses penanganannya”.

Teten juga mengapresiasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atas respon cepat menangani bencana tersebut.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meninjau langsung rumah warga yang dampak banjir bandang di Garut Selatan, Sabtu (17/10/2020)

“Presiden RI sudah menugaskan Kementerian PU, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk pemulihan ekologi yang ditimbulkan dari banjir bandang. Termasuk memperbaiki sarana infrastruktur yang rusak,” kata Teten.

Diingatkan pula agat warga meningkatkan kewaspadaan karena sekitar empat bulan ke depan baru memasuki puncak musim penghujan.

Bantuan yang diberikan juga berasal dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB KUMKM), Bank BNI, Kospin Jasa, KSP Sahabat Mitra Sejati, Gakopsyah Jabar, dan Inkopsyah (BMT-BMT).

Koperasi Syariah BMT It-Qan (Bandung) mencatat ada 114 anggotanya yang terdampak banjir bandang tersebut. Para anggota Kopsyah It-Qan itu semuanya berprofesi sebagai pedagang dan usaha mikro.

Dalam kunjungannya tersebut, Teten melakukan dialog dengan perwakilan koperasi yang ada di Garut Selatan yakni, Koperasi Karang Tumaritis (Cikelet), Koperasi Cahaya Bahari (Pamalayan), Koperasi Karya Mandiri (Cibolang), Koperasi Mutiara Sancang (Cibolang).

Perwakilan koperasi menyampaikan sejumlah persoalan, terutama pasca bencana banjir bandang. Di antaranya, banyak perahu nelayan (45%) yang rusak parah dan hilang terbawa banjir, berkurangnya permodalan koperasi, hingga banyak usaha mikro yang belum tersentuh program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Terkait perahu nelayan yang terdampak banjir, Teten meminta koperasi-koperasi tersebut untuk mengajukan proposal dana bergulir ke LPDB KUMKM.

Sementara menyangkut BPUM, Teten mengakui bahwa program tersebut dirancang dengan data yang ada. Yakni, BPUM akan disalurkan kepada sekitar 12 juta pelaku usaha mikro. Teten meminta para pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia agar mendaftarkan usahanya ke kantor kecamatan atau dinas KUKM setempat.

Dijelaskan pula, pihaknya juga tengah merancang pilot project Korporasi Koperasi bagi nelayan. Nelayan-nelayan kecil akan didorong untuk bergabung dengan koperasi, agar masuk ke skala ekonomi. Selain itu, koperasi nelayan juga didorong untuk mengembangkan industri pengolahan ikan. Dengan begitu, produk dari nelayan ada Offtaker-nya. (RN)