Dr. Ferry. S Limbong, SH., Sp.N., M.Hum., Notaris/PPAT di Sumatera Utara

Jakarta, innews.co.id – Dampak tidak legitimate-nya kepengurusan, kepercayaan publik bisa hilang. Untuk itu, perlu kesadaran dan jiwa besar dari para pengurus agar organisasi bisa berjalan semestinya.

Hal ini secara lugas dikatakan Dr. Ferry. S Limbong, SH., Sp.N., M.Hum., Notaris/PPAT di Sumatera Utara, menyikapi kekisruhan yang terjadi ditubuh organisasi Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), yang hingga kini belum berujung.

“Kekisruhan dalam pemilihan ketua umum IPPAT pada Kongres VII IPPAT di Makassar, berbuntut belum bisa didaftarkannya Kepengurusan PP IPPAT 2018 – 2021 di Kementerian Hukum dan HAM sampai hari ini,” ujar Ferry kepada innews, Kamis (25/6/2020).

Logo IPPAT

Menurutnya, Kemenkumham secara implisit mengakui adanya kekisruhan dalam proses pemilihan dibuktikan dengan tidak diprosesnya permohonan pendaftaran kepengurusan PP IPPAT.

“Secara organisasi, apabila belum terdaftar di Kemenkumham, maka sebaiknya pengurus yang belum legitimate tidak melakukan kegiatan ataupun berelasi dengan pihak ketiga. Hal ini dilakukan agar tidak merugikan kepentingan pihak lain yang tidak berhubungan dengan kekisruhan pemilihan tersebut,” serunya.

Lanjutnya, apabila pengurus yang tidak legitimate tersebut masih melakukan kegiatan ataupun berelasi dengan pihak ketiga, maka segala tanggung jawab yang dilakukan oleh pengurus yang merugikan kepentingan organisasi IPPAT di kemudian hari menjadi tanggungjawab pengurus secara renteng.

Ferry menyarankan, pengurus yang belum resmi terdaftar sebaiknya segera mencari penyelesaian dengan cara memanggil seluruh pihak yang terlibat untuk membicarakan penyelesaian kemelut tersebut. “Penyelesaian yang bisa dilakukan misal dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menyelesaikan segala permasalahan pemilihan Ketua Umum IPPAT tersebut,” tegasnya.

Dia menambahkan, setelah keluarnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang melarang ketua umum pengurus IPPAT untuk mengatasnamakan Perkumpulan IPPAT, harusnya disikapi secara arif dan legowo demi kemashalatan anggota dan organisasi IPPAT. “Diperlukan sikap seorang ksatria dalam menyelesaikan kemelut kepemimpinan di IPPAT agar dapat mengakhiri permasalahan yang sudah merugikan anggota dan organisasi,” tandasnya.

Lebih jauh Ferry mengatakan, berkaca pada kekisruhan yang mendera IPPAT, maka diperlukan sikap kejujuran, keikhlasan, dan keteladanan kepemimpinan dari semua pihak yang terlibat dalam permasalahan IPPAT.

“Potret permasalahan di IPPAT merupakan miniatur permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Proses pemilihan dengan praktik curang, menggunakan money politic (politik uang), yang dianggap lumrah, menghalalkan segala cara dengan merubah AD/ART demi kepentingan sesaat, bahkan menggunakan ornamen dan instrumen serta atribut keagamaan untuk kepentingan politik sesaat mengakibatkan terjadinya pengelompokan dan pengkotak-kotakan anggota IPPAT. Ini berakibat terjadinya ketidakharmonisan di antara sesama anggota IPPAT. Bahkan perdebatan dan pertengkaran yang sering terjadi di media sosial secara terbuka membuat turunnya marwah dan wibawa anggota dan pengurus IPPAT,” urainya.

Untuk itu, diperlukan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak dari semua pihak yang ada dalam organisasi IPPAT. “Diharapkan pengurus IPPAT yang belum legitimate mau berbesar hati dan menerima kenyataan bahwa ternyata ada mekanisme pemilihan ketua umum yang belum sesuai dengan AD/ART. Diharapkan sikap ksatria dan keteladanan agar IPPAT dapat kembali dipercaya dan kredibel di mata anggota dengan segera mengadakan KLB demi kejayaan organisasi di masa mendatang,” pungkasnya. (RN)