Jakarta, innews.co.id – Menghadirkan sejumlah paguyuban etnis dan kelompok disabilitas, Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur, membedah potensi kerawanan dan tantangan di Pemilihan Umum 2024 nanti.
“Sebagai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kami menyadari perlu peran serta warga Jakarta yang multi-etnis untuk mengajak komunitasnya berpartisipasi dalam Pemilu 2024 nanti. Kami punya keterbatasan, karenanya kami mau mendorong keterlibatan aktif paguyuban dan komunitas masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan Pemilu dan Pilkada 2024 nanti,” seru Taufan Bakri, Kepala Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, saat membuka Diskusi Pemahaman Pelaksanaan Pemilu 2024 Angkatan IV Tahun 2023, di Hotel Vasaka Jakarta, Cawang, Jakarta Timur, Jum’at (29/9/2023).
Sebelumnya, Kasuban Kesbangpol Jaktim, Handoko Murhestriarso menjabarkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh berbagai komunitas etnis yang juga terhimpun dalam Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Jaktim, Forum RT/RW, komunitas diabilitas, dan lainnya. “Kami berharap diskusi ini menjadi pencerahan bagi masyarakat untuk selanjutnya terimplementasi dengan berduyun-duyun datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada hari-H nanti,” serunya.
Dalam paparannya, Anggota KPU Jaktim Rio Verieza mengatakan, jumlah pemilih di Jakarta Timur, hasil rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) berjumlah 2.383.973 orang, terdiri dari 1.174.032 pria dan 1.209.940 wanita. Sementara itu dirinci dari rentang usia 17-24 tahun ada 405.065 pemilih, 753.998 usia 25-39 tahun, 785.873 usia 40-55 tahun, 402.461 usia 56-75 tahun, dan 36.575 usia diatas 76 tahun.
“Diharapkan masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam mendorong terciptanya Pemilu yang sehat dan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Jaktim Amelia Rahman mengingatkan tujuan Pemilu adalah melaksanakan kedaulatan rakyat, perwujudan hak asasi politik, merawat Bhinneka Tunggal Ika, dan menjamin kesinambungan pembangunan nasional.
“Bawaslu dalam hal ini melakukan pengawasan agar memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu secara menyeluruh. Juga mewujudkan Pemilu yang demokratis, menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil Pemilu,” paparnya.
Di sesi lain, Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menegaskan, Pemilu yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 nanti merupakan Pemilu serentak satu hari terbesar di dunia karena akan diikuti oleh sekitar
204 juta pemilih. Dan, ini merupakan Pemilu paling komplek dan rumit sedunia.
Dengan lugas Titi menguraikan tantangan dan kerawanan yang berpotensi terjadi di Pemilu 2024 nanti yakni, momok jual beli suara (politik uang), hoaks dan diinformasi pemilu, kendala teknis terkait pendistribusian logistik, serangan siber dan keamanan digital, kapasitas dan integritas pemilih (rentan politik transaksional), potensi ketidaknetralan aparatur sipil negara, dan profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu.
Dirinya mendorong seluruh komunitas masyarakat untuk ikut mengontrol pelaksanaan Pemilu dan melaporkan bila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. “Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat rasanya sulit diharapkan Pemilh 2024 nanti akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan,” tukasnya. (RN)
Be the first to comment