Pangkalpinang, innews.co.id – Birokrasi harus bisa mengikuti kebutuhan di masyarakat di era yang berbeda seperti sekarang ini. Karena itu, perlu ada kesepahaman kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga, akan berdampak pada terciptanya kepastian kebijakan di seluruh Indonesia.

Penegasan ini disampaikan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan acara Rakornas Bidang Koperasi dan UMKM 2019 di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (3/5/2019).

Prof Rully menambahkan, ada lima strategi yang diusung Kemenkop dan UKM pada RPJMN 2015-2019 ini. Di antaranya, peningkatan kualitas SDM, peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran, penguatan kelembagaan, hingga peningkatan kemudahan, kepastian, serta perlindungan usaha.

Sekretaris Kemenkop dan UKM tengah memberikan pemaparan

Yang tak boleh diabaikan, kata Prof Rully, adanya pengembangan environment penerapan Koperasi 4.0 dalam wadah penguatan kelembagaan koperasi. “Harus ada pengembangan regulasi, arsitektur kelembagaan, hingga infrastruktur,” tukas dia.

Dari sisi pengawasan, Prof Rully berharap ada regulasi untuk meningkatkan koordinasi dalam bidang pengawasan koperasi. Salah satunya, usulan harmonisasi regulasi khususnya terkait KSP dan fintech antara pemerintah dengan OJK. “Yang tak boleh ketinggalan adalah mekanisme untuk meningkatkan koordinasi Kemenkop dengan instansi terkait dan daerah. Juga, sosialisasi regulasi dan mekanisme pengawasan kepada pemda dan dunia usaha,” papar Prof Rully.

Dari sisi pembiayaan, Prof Rully menunjuk peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan KUMKM melalui kredit program dengan subsidi bunga dan penjaminan (KUR). “Kita juga akan meningkatkan akses pembiayaan UMKM melalui LPDB KUMKM. Tujuannya, agar pembiayaan dana bergulir tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat pengembalian,” tegas Prof Rully lagi.

Sementara menyangkut peningkatan produktifitas dan daya saing KUMKM, Prof Rully mengatakan perlu adanya strategi kemitraan yang komprehensif.

Sedangkan menyoal peningkatan SDM KUMKM, Prof Rully mengatakan pentingnya pengembangan pelatihan vocational bagi SDM koperasi dan UMKM, termasuk penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan. (RN)