Ketua Prodi HI UKI Ungkap Konsekuensi Meganut Politik Bebas Aktif

Jakarta, innews.co.id – Banyak pihak menilai sikap netral yang ditunjukkan Pemerintah Indonesia dalam konflik Rusia-Ukraina merupakan wilayah abu-abu, sebab istilah itu tidak dikenal dalam politik luar negeri Indonesia. Namun, ternyata pilihan netral Pemerintah justru merujuk pada sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, seperti tertuang dalam UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

“Bagi negara yang menganut politik bebas aktif, sikap netral merupakan sebuah pilihan, meski memang tetap punya risiko. Namun, di sisi lain, justru dengan sikap netral tersebut, maka Indonesia selalu menjadi teman untuk negara-negara lain di dunia ini, bukan musuh,” kata Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia (UKI) Dra. Valentina Lusia Sinta Herindrasti, MA., dalam perbincangan dengan innews di Ruang FISIP UKI, Jakarta, Jumat (29/7/2022) siang.

Sinta mencontohkan, pasca kunjungan ke Ukraina dan Rusia, tanpa ragu Presiden Jokowi mendatangi China, Jepang, dan Korea. Diterimanya Presiden Jokowi saat mengunjungi Rusia-Ukraina, menurut Sinta, salah satu faktornya adalah karena bukan berasal dari kalangan militer. Juga Presiden Jokowi sosok yang humble, tidak suka bluffing, serta mau mendengar, sehingga kehadirannya di Rusia dan Ukraina tidak dianggap sebagai sebuah ancaman. “Itu menjadi modalitas Presiden Jokowi dalam upaya menciptakan perdamaian dunia,” tuturnya.

Dia menambahkan, keputusan Presiden Jokowi mengunjungi Rusia dan Ukraina juga menunjukkan mentalitas sebagai seorang pemimpin. Selain itu, kehadiran Presiden Jokowi di Rusia dan Ukraina tidak melulu bicara soal masalah antara kedua negara. Justru lebih kepada diplomasi ekonomi, kemanusiaan, dan distribusi logistik dunia. “Sebenarnya pokok-pokok diplomasi yang dibawa Presiden Jokowi bisa menjadi snowball yang diharapkan dapat men-distract (mengalihkan) fokus kedua negara. Jadi, perang tidak lagi menjadi agenda utama, tapi ada sisi lain yang justru besar kemungkinan bisa menghentikan perang,” ungkap Sinta.

Lebih jauh Sinta berharap, upaya mendamaikan Rusia-Ukraina juga harus dinampakkan dalam agenda G20. Dengan kata lain, perlu disusun agenda kebersamaan terkait development seluruh Anggota G20, termasuk Rusia dan Ukraina. “Baiknya dibicarakan soal isu-isu development, kemiskinan, strategic partnership, dan lainnya, di luar topik security atau militer,” usulnya.

Dicontohkan, penajaman program-program Sustainable Development Goals (SDGs) yang tentu bisa diterapkan di semua negara bisa menjadi pintu masuk. “Ada 4 topik utama, di mana mungkin bisa masuk dari situ. Ada soal hukum dan tata kelola, termasuk partnership dan perdamaian. Ini yang menjadi core-nya. Juga pilar sosial, misal gender, kemiskinan, dan lainnya. Lainnya, ekonomi terkait kesejahteraan dan in-equality antar-negara. Terakhir, soal lingkungan. Kalau bisa dimanage untuk membahas hal-hal tersebut, maka bisa tercapai, termasuk mendamaikan Rusia-Ukraina,” imbuhnya.

Bebas Aktif

Menurut Sinta, tentu ada konsekuensi ketika Indonesia menganut politik bebas aktif. Salah satunya, Indonesia tidak akan bisa masuk menjadi inisiator bagi negara yang punya resources (sumber daya) besar. Sebab, konsesi dari negara-negara besar cenderung diberikan kepada negara yang benar-benar close dengan mereka. Misal, dalam keadaan darurat, sangat sulit bagi Indonesia minta proteksi dari negara besar.

Dengan politik bebas aktif, maka Indonesia harus kerja ekstra. “Kita harus pintar membaca situasi dunia karena kecenderungan aliansi yang dibangun oleh negara penganut politik bebas aktif sangat cair,” terangnya.

Dengan kondisi demikian, maka harus dibangun kemandirian dalam negeri. “Kemandirian harus dibangun dengan kebijakan dan manajemen yang pruden. Misal, kebijakan fiskal, stabilitas harga, energi, keuangan, dan lainnya,” cetusnya.

Dijabarkannya, pola Pemerintah Indonesia yang menawarkan proyek A ke Tiongkok, proyek B ke Jepang, proyek C ke Korea Selatan, menjadi cermin politik bebas aktif yang dianut. Kondisi ini tentu berbeda dengan negara-negara yang sudah jelas berafiliasi dengan siapa. “Harusnya sudah diformulasikan kepentingan nasional yang jelas. Jangan setiap ganti pemimpin, grand strategy-nya bisa berubah,” tukasnya. (RN)