Hj. Diana Dewi Ketua Umum Kadin Provinsi DKI Jakarta

Jakarta, innews.co.id – Perpanjangan PPKM Darurat hingga awal Agustus yang diwacanakan Pemerintah Pusat, nampaknya harus dipertimbangkan secara matang. Baiknya pemerintah harus mendengar masukan dari berbagai komponen, termasuk para pengusaha.

Hal ini secara gamblang dikatakan Hj. Diana Dewi, SE., Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Provinsi DKI Jakarta kepada innews, Jum’at (16/7/2021). “Ini merupakan pilihan yang tidak mudah. Sebagaimana kita ketahui, akibat dari pembatasan mobilisasi masyarakat guna mengendalikan Covid-19 selama satu tahun lebih ini telah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang minus. Konsumsi masyarakat turun secara drastis,” kata Diana yang juga CEO PT Suri Nusantara Jaya ini.

Untuk itu, lanjutnya, memang harus dipertimbangkan secara baik dengan mendengar masukan dari seluruh komponen masyarakat, termasuk kalangan pengusaha.

Sejujurnya, kata Diana, saat ini hampir sebagian besar pengusaha dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. “Hampir sebagian besar dari kami di beberapa sektor tertentu sudah tidak lagi mampu untuk menanggung biaya operasional perusahaan. Apabila tetap seperti ini kondisinya, maka akan berdampak buruk bagi perekonomian secara makro,” tukasnya.

Hj. Diana Dewi Ketum Kadin DKI menyerahkan paket sembako dan nasi boks secara simbolis kepada warga sekitar di TPU Pondok Ranggon, Jakarta, Senin (17/8/2020)

Lebih jauh Komisaris Independen PT Angkasa Pura Supports ini mengatakan, PPKM Darurat pastinya mempengaruhi mobilitas masyarakat dan memaksa perusahaan untuk dapat melakukan pekerjaan di rumah (WFH). “Namun untuk Jakarta sendiri, sebagai Kota Jasa dan Perdagangan, beberapa sektor itu akan dirugikan dengan pembatasan mobilitas ini. Contohnya, pusat perbelanjaan (mal) di Jakarta, di mana sebagian besar pangsa pasarnya adalah karyawan perkantoran. Dengan kebijakan WFH, secara otomastis akan menghilangkan pangsa pasar mereka. Belum lagi para pengusaha kuliner, cafe, dan resto. Kondisi inilah yang membuat daya beli masyarakat menurun secara drastis,” urainya.

Diana yang juga owner Toko Daging Nusantara ini menyinggung soal wacana pembatasan waktu kerja menjadi 15 hari. “Sejak awal pandemi, secara operasional kami telah mengurangi waktu kerja bagi para pekerja dengan kebijakan pemotongan waktu kerja dan WFH. Apabila hal ini masih akan dilakukan kebijakan 15 hari, selain tidak memungkinkan diterapkan di semua sektor usaha, juga dikhawatirkan akan memicu terjadinya gelombang PHK besar-besaran, mengingat saat ini kondisi keuangan perusahaan juga tidak dalam kondisi yang baik,” jelasnya.

Untuk itu, Diana mengingatkan agar pemerintah benar-benar berhati-hati dalam menerapkan kebijakan dan harus dipertimbangkan berbagai aspek.

Diana menegaskan, selaku pengusaha, secara prinsip, pihaknya akan mematuhi segala kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Daerah. “Namun kami juga berharap agar dalam mengeluarkan kebijakan dapat mendengar suara dari seluruh stakeholders, termasuk kami pengusaha. Kita tidak ingin harapan yang ingin dicapai dari dikeluarkannya sebuah kebijakan akan memicu permasalahan sosial lain di masyarakat,” cetusnya.

Kadin DKI memahami kondisi saat ini memang yang sangat sulit bagi semua, sehingga diperlukan kebersamaan untuk menyelesaikan permasalahan ini. “Dengan kebersamaan, saya yakin kita dapat melalui ini semua dengan baik,” pungkasnya. (RN)