Ketum KADIN DKI Dorong Pemerataan dan Pengontrolan Kebijakan Berusaha di Daerah

Jakarta, innews.co.id – Pemerataan pembangunan dan pengontrolan kebijakan Pemerintah Pusat di daerah harus menjadi perhatian utama para Calon Presiden-Wakil Presiden kedepan. Hanya dengan begitu

“Kebijakan Pemerintah Pusat harus seirama dengan penerapannya di daerah-daerah. Selama ini, hal tersebut tidak maksimal. Sebab, masih banyak pungutan-pungutan liar yang terjadi dan membebankan pengusaha yang berinvestasi di daerah-daerah. Di sisi lain, pemda terkesan tutup mata terhadap masalah tersebut,” kata Diana Dewi, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi DKI Jakarta, kepada awak media, dalam jumpa pers ‘Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045’, di VIP Room Djakarta Theater, Jakarta, hari ini.

Diana Dewi menyesalkan kerap terjadi pungutan yang dilakukan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) setiap kali ada usaha yang dibuka di suatu daerah. “Ini cukup meresahkan. Bila ini dibiarkan tentu pelaku usaha tidak akan merasa nyaman berinvestasi. Padahal, masuknya suatu usaha di daerah tentu memberi nilai tambah pada daerah tersebut,” ujar CEO PT Suri Nusantara Jaya ini.

Untuk itu, lanjutnya, Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden RI kedepan harus tegas dan tidak tedeng aling-aling dalam menyikapi hal tersebut. “Jangan dibiarkan hal tersebut berlarut. Harus bisa ditertibkan. Ini menjadi ranah Pemerintah Pusat yang mendorong Pemerintah Daerah tegas menindak oknum-oknum yang membawa ketidaknyamanan berusaha,” serunya.

Dirinya mengaku miris karena kerap mendapat laporan dari sejumlah pengusaha di daerah-daerah. “Keluhan ini bukan satu-dua, tapi sudah seringkali saya dapatkan. Ini juga menjadi tugas Presiden RI kedepan,” tukas owner Toko Daging Nusantara ini.

Tak hanya itu, Diana juga mendorong pemerataan, baik kebijakan ekonomi maupun pengawasan di lapangan. “Harus seirama antara pemerintah di pusat dengan daerah,” cetusnya.

Dikatakannya, harus dipahami bahwa bergeraknya roda ekonomi di daerah sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. “Kalau ada kebijakan pusat, maka tidak perlu ada kebijakan lain yang berpotensi tumpang tindih dan membingungkan bagi para pelaku usaha,” imbuhnya lagi.

Pemerintah di daerah harus diberi pemahaman bahwa investasi yang masuk akan memberi dampak pada pemasukan daerah. Karenanya, kalau investasi diganggu, maka para pelaku usaha bisa kapok berinvestasi.

Diana berharap, Presiden RI kedepan bisa benar-benar serius mengatasi masalah investasi. “Ini harus menjadi program dan perhatian besar dari Presiden RI kedepan,” pungkasnya. (RN)