Ketum KADIN DKI Tegaskan Potensi Pajak Ganda Dibalik Pengenaan Pajak Bagi Ojol dan Olshop

Ketua Umum KADIN DKI Jakarta, Hj. Diana Dewi, SE., tengah memberikan sambutan

Jakarta, innews.co.id – Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memungut pajak bagi layanan ojek online dan online shop (olshop) tidaklah mudah karena berpotensi terjadi pajak ganda. Karenanya, harus berhati-hati.

“Kalau dilihat pengenaan pajak layanan ojek online dan online shop, di satu sisi akan menambah pendapatan daerah. Namun, perlu diperhatikan bahwa itu berpotensi terjadi pungutan pajak ganda. Dalam hal ini tentu masyarakat atau konsumen yang akan dirugikan,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta, Diana Dewi, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Menurutnya, perusahaan penyedia ojol maupun olshop umumnya berskala nasional, sehingga biasanya dihandle oleh Pemerintah Pusat. “Pemprov DKI harus benar-benar mengkaji aturannya. Perlu ditelisik aturannya secara jelas. Jangan hanya karena mengejar kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak, lantas aturannya jadi berbenturan. Bukan tidak mungkin pengenaan pajak ganda akan memberatkan perusahaan yang muaranya kenaikan harga di tingkat konsumen,” seru Diana mengingatkan.

Selain itu, sambung owner Toko Daging Nusantara ini, pengenaan pajak itu akan menimbulkan ekses negatif seperti, potensi kenaikan harga bagi konsumen dan anjloknya daya beli masyarakat yang tentu berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi, baik regional maupun nasional.

Diana menyarankan, jauh lebih baik dibuat pemisahan lebih dulu, mana pajak yang bisa ditangani oleh pusat dan daerah secara jelas. Sebenarnya hal tersebut sudah tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). “Dalam regulasi itu telah ada pemisahan jelas terhadap objek pajak pusat dan objek pajak daerah,” tukasnya.

Ketum KADIN DKI mendorong Pemprov berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat. “Sebagai pengusaha, saya menyarankan agar Pemprov DKI lebih berhati-hati memberlakukan pajak terhadap ojol dan online shop. Jangan nanti warga Jakarta yang akan jadi korban,” cetusnya.

Beberapa waktu lalu, Pemprov DKI mewacanakan akan menarik pajak terhadap layanan ojol dan olshop. Sejauh ini belum ada respon dari Pemerintah Pusat terkait hal tersebut. (RN)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan