Hj. Diana Dewi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Provinsi DKI Jakarta

Jakarta, innews.co.id – Revisi upah minimum provinsi (UMP) yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, yang naik sebesar 5,1%, menjadi Rp 225.000, dari sebelumnya Rp 37.749, dinilai terlalu membebani para pelaku usaha yang saat ini sebagian masih berupaya bangkit dari keterpurukan akibat wabah Covid-19, sebagian lagi baru memulai usahanya.

“Sulit rasanya bila pelaku usaha yang saat ini baru mencoba membenahi usahanya, sudah dibebani dengan kenaikan UMP yang demikian besar,” kata Hj. Diana Dewi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Provinsi DKI Jakarta, kepada innews, Minggu (19/12/2021).

Dirinya telah mencoba berkomunikasi dengan para pelaku usaha lainnya. “Banyak pengusaha menyatakan tetap berpedoman pada keputusan terdahulu. Kami jelaskan bahwa banyak pengusaha akan tetap mengacu pada kenaikan UMP DKI yang diumumkan pada akhir November lalu, dengan kenaikan 0,85% atau Rp 37.749 menjadi Rp 4.453.935,536. Kita tetap berpedoman pada apa yang sudah ditetapkan pertama kali, dan sudah sesuai dengan PP 36 tentang Pengupahan itu,” terang Diana yang juga Komisaris Independen PT Angkasa Pura Supports ini.

Dijelaskan, revisi UMP yang dilakukan Pemprov DKI tidak melibatkan KADIN Jakarta. “Kami tidak diikutsertakan membahas revisi UMP menjadi 5,1%. Saya menilai hal tersebut merupakan ketetapan sepihak,” tegas Diana.

Dijelaskannya, KADIN DKI memberikan mandat kepada dewan pengupahan unsur dari pengusaha (KADIN). Dan telah menetapkan sesuai peraturan pemerintah yang berlaku dan dewan pengupahan bersama Pemprov DKI Jakarta telah menghitung sesuai formula, di mana hasilnya UMP naik 0,85% atau Rp 37.749.

Diana yang juga owner Toko Daging Nusantara ini mengajak para buruh memahami bahwa banyak pengusaha saat ini tengah menata kembali usahanya. Dan, itu bukan perkara mudah. Baik pengusaha kelas menengah keatas, apalagi UMKM tentu akan sulit memenuhi kenaikan UMP seperti itu. “Kalau dibebani kenaikan 5,1%, saya rasa justru akan membebani pengusaha, baik besar dan kecil yang baru akan bangkit atau pengusaha yang pada saat pandemi terdampak,” imbuh CEO PT Suri Jaya Nusantara ini.

Diana menjelaskan, tidak lantas dengan kenaikan upah dinaikkan membuat daya beli masyarakat akan meningkat. “Kami tidak menjamin demikian. Karena biasanya kenaikan upah itu akan berbanding lurus dengan kenaikan harga-harga, terutama barang konsumsi rumah tangga,” bebernya.

Diana mengkhawatirkan dengan kebijakan revisi UMP yang gegabah ini akan mempersulit kebangkitan perekonomian di Jakarta. Padahal, seiring melandainya wabah Covid-19, berbagai sektor usaha mulai menggeliat. “Saya khawatir justru para pengusaha kecil yang tidak dapat menerapkan ini. Alih-alih ingin membuat kebijakan yang berkeadilan, malah akan berdampak pengusaha kecil susah mencari sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Karena SDM yang berkualitas tentu akan lebih memilih perusahaan yang skala UMP-nya lebih tinggi,” tukasnya.

Dirinya kembali menyerukan agar baik para buruh maupun Pemprov DKI bisa memahami kondisi para pengusaha yang masih carut-marut dan tengah coba membenahi usahanya.

“Kita semua tentu ingin roda perekonomian berputar secara normal. Sebab dengan begitu, maka kenaikan upah seperti yang diharapkan bisa dipenuhi. Jangan justru ditengah kondisi yang belum stabil seperti sekarang ini, para pengusaha ditekan untuk menaikkan upah. Sebab, akan semakin banyak perusahaan kolaps nantinya dan pengusaha jadi enggan meneruskan bisnisnya,” pungkas Diana. (RN)