Logo IPPAT

Jakarta, innews.co.id – Lebih dari dua tahun sudah persoalan di tubuh Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) belum berujung, bahkan berpotensi tambah runyam, lantaran muncul istilah-istilah di luar AD/ART guna menyelesaikan masalah yang bermula dari Kongres VII IPPAT di Makassar, Juli 2018 silam.

Perkara yang sudah sampai pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini, sejauh ini mendorong diadakan Kongres Luar Biasa (KLB) agar persoalan tuntas dan perdamaian pun paripurna. Namun, kubu Julius Purnawan (Tergugat X), mengusulkan diadakan istilah rembug nasional, sebuah istilah baru yang pastinya tidak termaktub dalam AD/ART.

Munculnya istilah rembug nasional sontak mendapat respon dari para PPAT. “Rembug Nasional tidak dikenal dalam AD/ART IPPAT. KLB adalah tujuannya jika akan mengambil suatu keputusan yang telah diambil. Jadi rembug nasional itu tujuannya juga KLB,” ujar Indrajaja Notaris/PPAT di Semarang kepada innews, Jum’at (13/11/2020).

Dia menambahkan, kalau KLB ya KLB beneran, bukan KLB berkelanjutan. Jadi peserta bisa tambah atau berkurang. Sebab, KLB berkelanjutan juga tidak dikenal di AD/ART. “Jadi yang sesuai AD/ART sajalah. Bukan menciptakan sesuatu yang rancu karena hal tersebut juga punya potensi jadi masalah baru lagi,” tegasnya.

Hal senada dikatakan Supriyanto Notaris/PPAT di Kota Tangerang. “Di AD/ART tidak dikenal istilah rembug nasional. Yang ada KLB,” tukas pria berkumis tebal ini dalam pesan singkatnya, siang tadi.

Dia menilai, rembuk nasional itu sama juga dengan Prakongres. “Sekarang kita mau menegakkan AR/ART. Kan itu yang dilanggar. Jadi apapun yang menyangkut kongres yang tertunda, penyelesaiannya adalah KLB,” serunya seraya mengatakan bahwa keputusan akhir KLB adalah pemilihan ketum.

Pendapat berbeda disampaikan Ismuha Amin Notaris/PPAT di Aceh. Dia setuju diadakan rembug nasional. “Ada benernya juga tuh (rembug nasional),” ujarnya datar.

Alasannya, lanjut Ismuha, jika dilakukan Kongres Lanjutan atau KLB, peserta yang hadir sangat sedikit. Selain itu, menyita biaya, waktu, energi, dan lainnya, apalagi masa pandemi Covid-19 ini.

Meski begitu, Ismuha menekankan, agar mekanisme bisa dikembalikan ke AD/ART dan peraturan perkumpulan. “Kita tunggu saja tindak lanjutnya. Yang terpenting terbaik buat PPAT se-Indonesia,” harapnya.

Sementara itu, Johari Ketua Pengwil IPPAT 2015-2018 terkesan netral. Dengan bijak ia berujar, “Jika diantara kamu terdapat suatu hal yang tidak sepakat dan berselisih, maka segeralah damaikan. Ya berdamai, dengan prinsip junjung tuah, jaga marwah”!

Johari beranggapan, sesungguhnya perbedaan pendapat itu rahmat, sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan penuh kesabaran/kesantunan, namun tidak terbatas pada proses lain, termasuk proses hukum yang telah ditempuh.

“Harus diniatkan untuk ikhtiar, menguraikan benang kusut yang melilit IPPAT yang kita sayangi,” pintanya. (RN)