DPP KMDT kaji bencana ekologi Danau Toba melalui diskusi virtual dengan sejumlah stakeholders terkait, Sabtu (7/8/2021)

Jakarta, innews.co.id – Persoalan di kawasan Danau Toba tidak hanya terkait pembangunan infrastruktur, namun juga ada masalah ekologi yang sejatinya harus mendapat perhatian dari pemerintah.

Dewan Pimpinan Pusat Komite Masyarakat Danau Toba (DPP KMDT) membedah masalah bencana ekologi yang selalu mengintai masyarakat di kawasan Danau Toba, seperti banjir, tanah longsor, dan lainnya. Belum lagi persoalan tanah ulayat yang kerap dipersoalkan.

Edison Manurung Ketua Umum DPP KMDT (kanan) tampak serius menyimak diskusi yang menarik, Sabtu (7/8/2021)

Melalui diskusi virtualnya, Sabtu (7/8/2021), DPP KMDT bersama sejumlah dinas terkait mengkaji berbagai persoalan tersebut yang dipandu langsung Prof Binari Manurung Ketua Dewan Pakar KMDT Sumut.

Pada kesempatan itu, Dr. Marzuki Sinambela BMKG Wilayah I Sumut menyampaikan, masalah banjir yang muncul lebih diakibatkan karena curah hujan yang tinggi serta kontur tanah di Danau Toba yang tingkat penyerapan airnya rendah. “Ini menjadi masalah alam yang tengah diteliti agar ada solusinya. Tentu kami tidak bisa sendiri, perlu peran dari komunitas masyarakat, seperti KMDT, untuk dapat membantu memberikan pemikiran terkait solusi yang bisa dibuat bagi masyarakat,” ujar Marzuki.

Pada kesempatan itu, berbagai pemikiran terlontar, mulai dari pembuatan sumur resapan, membuat sistem terasering pada lahan yang curam, dan sebagainya.

dr. T. Amri Fadli Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sunut mengakui tidaklah mudah menghapus KJA di Danau Toba

Terkait lingkungan hidup, dimana keramba jaring apung (KJA), masih menjadi momok dalam pelestarian Danau Toba, dr. T. Amri Fadli Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut mengakui tidaklah mudah menghapus KJA di Danau Toba. Karena selain berhadapan dengan korporasi, juga banyak masyarakat sebagai pemiliknya. “Ini harus dikaji, sehingga kalau pun dihapuskan (KJA), tidak membuat angka pengangguran malah meningkat di sana,” ungkapnya.

Dikatakannya, saat ini Danau Toba ditargetkan mampu memberi kontribusi 10.000 ton ikan per tahun. “Tentu ini bukan perkara mudah sebab terkait dengan keramba juga. Namun, dengan kajian yang mendalam, bisa dihadirkan solusi terbaik,” jelasnya.

Ketua Umum DPP KMDT Edison Manurung mengharapkan melalui diskusi yang menjadi agenda rutin KMDT, bisa ditelaah berbagai persoalan dan dicarikan solusi yang terbaik. “Masih banyak persoalan yang dihadapi di kawasan Danau Toba. Karena itu, berbagai aspek harus dikaji, sehingga rencana Presiden Joko Widodo menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata mendunia bisa terwujud secara komprehensif,” harapnya.

Untuk itu, KMDT juga dengan jeli melihat berbagai persoalan yang berpotensi terjadi di masa depan. “Meningkatkan kepariwisataan Danau Toba harus juga dibarengi dengan penyelesaian masalah-masalah lain secara komprehensif,” pungkas Edison. (RN)