Edison Manurung Ketua Umum DPP KMDT tengah berada di Istana Kepresidenan

Jakarta, innews.co.id – Pembahasan terkait banjir bandang yang terjadi Parapat dan Desa Sibaganding, 13 Mei 2021 lalu, dilakukan secara maraton oleh Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT), yang melibatkan 100 lebih pakar, pemerintah setempat, dan tokoh masyarakat. Hasil kajian yang dilakukan sebanyak tiga seri ini rencananya akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.

“Para pakar dan tokoh masyarakat telah mengkaji berbagai persoalan yang mengemuka, baik yang melatarbelakangi terjadinya banjir bandang, maupun dampak yang ditimbulkan,” kata Edison Manurung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat KMDT, kepada innews, Rabu (16/6/2021).

Edison Manurung saat melantik pengurus di Jayawijaya, Papua

Edison mengatakan, banjir bandang yang bukan pertama kali terjadi tersebut dapat mengganggu keberlanjutannya penataan Danau Toba sebagai destinasi mendunia di era Presiden Jokowi.

Dalam pembahasan tersebut, Prof Binari Manurung mengatakan, adanya galian tambang ditambah curah hujan yang tinggi mengakibatkan meluapnya air dari Sungai Batu Gaga. Menurutnya, perlu langkah-langkah konkrit agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi antara lain, rehabilitasi lahan, reboisasi dan restorasi lahan. “Lakukan pembenahan sungai-sungai yang dari hulu sampai ke muaranya di Danau Toba dengan memperhatikan sempadan sungai, daerah aliran sungai, rivarian, dan bendungan. Untuk itu, dibutuhkan political will dari pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan yang benar-benar dilaksanakan dan diawasi,” jelasnya.

Sementara itu, Dr. Hotland Sihitotang, akibat banjir tersebut berdampak jalan nasional lintas Sumatera menjadi tidak berfungsi. “Diduga telah terjadi gerakan tanah di hulu pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengakibatkan tanah longsor dan terbawa arus air banjir ke hilir,” ujarnya lagi.

Dia menambahkan, sangatlah penting menangani masalah banjir dan longsoran ini di seluruh kawasan Danau Toba yang objek penelitian adalah Banjir Bandang Parapat untuk mengetahui secara detail penyebab banjir dan longsoran agar dapat dilakukan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana serta dimaksudkan mengurangi banyaknya risiko dampak yang timbul berupa kajian dan rekomendasi.

Untuk itu, secara khusus KMDT membentuk tim kajian bersama pemerintah setempat agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan.

Lebih jauh Edison mengatakan, hasil diskusi dan kajian ini akan diberikan kepada Presiden Jokowi sebagai masukan, sehingga keputusan yang dihasilkan akan benar-benar merupakan solusi.

“Kami (KMDT) memiliki tanggung jawab untuk mendukung program Presiden Jokowi dalam membuat Danau Toba sebagai destinasi wisata mendunia. Untuk itu, saya mengajak semua pengurus KMDT dan masyarakat khususnya di kawasan Danau Toba agar dapat selalu menjaga dan memelihara lingkungan dengan baik,” serunya. (RN)