Dr. A. Teras Narang Ketua Komisi I DPD RI

Jakarta, innews.co.id – Komite I DPD RI mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo terkait penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah dipertegas dalam bagian penjelasan bahwa “Pengutamaan Penggunaan Dana Desa adalah dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid–19 di desa”.

Hal ini disampaikan dalam rilis yang diterima innews, Kamis (2/4/2020). Menindaklanjuti hal tersebut, Komite 1 DPD mendesak Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan kepada Menteri Desa PDTT, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri agar segara melakukan percepatan penyaluran dan pencairan dana desa bagi desa-desa yang belum memperoleh Dana Desa tahap pertama sebesar 40 persen.

Selain itu, Komite I DPD meminta Pemerintah Desa di seluruh Indonesia agar dalam menyusun rencana kerja dengan melakukan tahapan sesuai kluster yang terdiri dari: Pertama, Tahap Pencegahan, seperti sosialisasi PHBS, Protokol Covid-19, dan lain sebagainya.

Kedua, Tahap Penanganan atau isolasi, yakni memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Ketiga, Tahap Penindakan, dimana apabila ada yang perlu ditegaskan termasuk mengaktifkan aspek keamanan. Keempat, Tahap Pemulihan melalui program kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagaimana telah diatur dalam SE Mendes PDTT nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap covid 19 dan Penegasan PKTD. Pemulihan yang dimaksud diperuntukan bagi warga desa yang kehilangan pendapatan, termasuk pemudik yang kembali dari wilayah perantauannya.

Komite I juga mengingatkan Pemerintah Desa bahwa dalam menyusun rencana anggaran dan kegiatan serta realokasi anggaran mengacu pada pasal 16 ayat 1 huruf e juncto pasal 17 ayat 5 Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini agar terhindar dari dugaan temuan dan dapat terakomodir dalam Siskeudes.

Hal lainnya, Komite I DPD RI meminta pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota diperkuat.

Komite I DPD RI juga mendesak para Pendamping Desa di semua tingkatan untuk memperkuat pendampingannya kepada pemerintah desa, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan aturan yang berlaku. (RN)