PTSP Kecamatan Cakung

Jakarta, innews.co.id – Lantaran obyek tanah masih dalam proses penyelesaian hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan perkara nomor 297/PDT5/2020/PN.JKT.Timur, antara PT Prima Artha Utama (PAU) dengan Judi Djohari, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Cakung, terpaksa membekukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung kantor PT PAU.

Dalam keterangan resminya, Senin (26/10/2020), Chairul Baihaqi Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kecamatan Cakung mengatakan, lokasi tanah yang dimaksud beralamat di Jl. Cakung Cilincing KM 3 RT.05/06, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

“IMB di lokasi tersebit telah kami bekukan dengan Surat Pembekuan IMB Nomor: 01/-1.785.51, tanggal 6 Mei 2020,” jelas surat bernomor 296/-1.785, tersebut.

Namun, informasi dari Nur Fitriana Bagian Legal PT PAU, bahwa pihaknya belum pernah menerima surat pembekuan tersebut, hanya pemberitahuan lisan.

Ketika ditanyakan melalui surat resmi, Chairul nampaknya enggan berkomentar. Bahkan, ketika diminta bukti tanda terima pengiriman surat pembekuan, Chairul pun tak dapat menunjukkan.

Nampaknya, Chairul enggan membeberkan keluarnya surat pembekuan IMB tersebut. Bahkan ketika dikonfirmasi soal masih jalannya pembangunan meski IMB sudah dibekukan, Chairul pun enggan memberi keterangan.

Iwan Humas PT PAU menegaskan, sejauh ini pembangunan gedung yang akan dijadikan kantor PT PAU tersebut tetap berjalan dan dalam waktu dekat sudah bisa rampung.

Sebelumnya, Renita M.A. Girsang kuasa hukum Judi Djohari yang kabarnya merupakan pemilik tanah yang dijadikan tempat pembangunan gedung tersebut, menilai PT PAU telah melanggar hukum karena tetap menjalankan pembangunan sementara IMB sudah dibekukan.

Hal itu disampaikan Renita di beberapa media. “Bila masih berjalan (pembangunan), sama artinya PT PAU membangun tanpa izin. Secara hukum jelas ini tidak dibenarkan,” ujar Renita.

Secara tegas Renita meminta Kepala Unit PPM dan PTSP Kecamatan Cakung bertindak tegas. “Tindakan PT PAU tergolong melawan hukum, bahkan melecehkan hukum in casu SK Pembekuan IMB. Kepala Unit PPM dan PTSP Kecamatan Cakung harus mengambil tindakan tegas dan meminta mengembalikan dua IMB yang diterbitkan, masing-masing pada 14 Februari 2019 dan 19 Juni 2019 tersebut,” tambahnya.

Pihaknya juga telah menyurati Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dan meminta melakukan penindakan, mulai dari Surat Peringatan (SP) sampai dengan perintah pembongkaran pembangunan bila PT PAU tidak juga mengindahkan keputusan Kepala Unit PPM dan PTSP Kecamatan Cakung.

“Klien saya pemilik tanah yang sah dengan membeli bidang tanah dengan 4 sertifikat hak milik (SHM) nomor 33, 34, 35, dan 38, seluas 10.355 meter persegi, secara resmi dari hasil lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), tahun 2000,” jelas Renita.

Selain itu, keabsahan kepemilikan tanah tersebut, kata Renita, juga telah diuji hingga ke tingkat Mahkamah Agung dan Djohari dinyatakan sebagai pemilik tanah yang sah. Pun dinyatakan bahwa risalah lelang sah No. 62/2000 tanggal 20 April 2000 adalah sah menurut hukum. Tiga SHM (33, 34, dan 35) merupakan pisahan dari SHM nomor 32/Cakung Timur atas nama Saut bin Perin.

Diinfokan juga, saat ini, PT PAU tengah menggugat PK (peninjauan kembali) Nomor 47 PK/PDT/2016 di PN Jaktim. (RN)