Nganjuk, innews.co.id – Selama ini kontribusi PDB koperasi di Indonesia lebih rendah dibandingkan negara lain di ASEAN seperti Malaysia (5%),Thailand (7%) maupun Singapura yang diatas 10%.

Salah satu penyebabnya adalah karena penbinaan dan pengembangan koperasi di tanah air selama ini kurang konsisten. Hal ini dikatakan Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga dalam pembukaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSPPS Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah,Tahun Buku 2017 di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Kamis (12/4). Karena itu, awal 2014 lalu Kementerian Koperasi dan UKM melakukan reformasi total koperasi.

Inkonsistensi pembinaan ini, lanjut Menteri Puspayoga menyebabkan perkembangan koperasi di Indonesia berjalan relatif lamban, kalaupun jumlahnya banyak hanya dari segi kuantitas saja. Singapura di masa kepemimpinan PM Lee Kuan Yew pada 1973 secara konsisten membina NTUC Fair Price, hingga menjadi koperasi ritel terkemuka di di Singapura dengan pangsa pasar 60 persen, dan masuk dalam daftar 300 koperasi besar dunia.

Memiliki anggota mencapai 500 ribu orang, koperasi yang didirikan atas inisiatif aktivis organisasi buruh National Trade Union Conggress (NTUC) ini memiliki pengaruh kuat di pemerintahan.

Di era yang sama, Indonesia gencar membangun Koperasi Unit Desa (KUD), namun berbeda pendekatannya. Kalau NTUC Fair Price dibangun dengan konsep pelibatan partisipasi masyarakat dan terutama para pekerja untuk aktif mencari solusi kehidupan mereka sendiri secara otonom, KUD dibangun dengan konsep dari atas dan interventif. Diberikan banyak fasilitas modal, gedung, manajemen, pengutamaan bidang bisnis.

Hasilnya, kalau NTUC Fair Price tumbuh dan berkembang pesat sebagai entitas bisnis mandiri yang dimiliki masyarakat secara luas, KUD malah rontok satu persatu karena fasilitas yang ada dicabut hingga kehilangan kepercayaan masyarakat.

“Reformasi total koperasi yang sudah dimulai sejak akhir 2014, kini sudah mulai membuahkan hasil alias pecah telur. Dimana dulu sampai 2014, PDB koperasi hanya 1,7%, kini menjadi 4,1%,” jelas Puspayoga. Dan, pada 2019 kontribusi PDB koperasi di Indonesia bisa mencapai 5%. Artinya, sudah akan menyamai Malaysia setidaknya.

Dipercaya masyarakat

Pada bagian lain, Ketua Umum KSPPS TAM Syariah, Imam Mukayat Syah menjelaskan rangkaian RAT KSPPS TAM sudah dilakukan sejak Januari lalu sampai Maret di masing-masing di kabupaten/kantor cabang, dan puncaknya dilakukan pada 13 April 2018.

Dia menerangkan, saat ini TAM Syariah memiliki 52 cabang, dengan jumlah cabang pembantu diatas 200 KCP. Sedangkan jumlah anggotanya meroket, dari 50 ribu pada 2016, menjadi 100 ribu di akhir 2017. “Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang luar biasa, apalagi setelah kami mengkonversi menjadi syariah,” akunya.

Demikian halnya kinerja keuangan pun mencatat hasil positif di mana aset KSPPS TAM syariah tumbuh 9 persen dari Rp 540 miliar di tahun 2016 menjadi Rp 594,9 miliar di akhir 2017. Sementara Sisa Hasil Usaha (SHU) 2017 sebesar Ro 6 miliar atau tumbuh 9 persen dibanding 2016 yang Rp 5,4 miliar. Di 2018, KSPPS TAM menargetkan pertumbuhan aset 10 persen dan pembukaan cabang di Kalimantan.

Sementara itu, Sekretaris DSN MUI, Anwar Abbas mengapresiasi langkah KSPPS TAM Syariah untuk mengkonvesi dirinya sejak dua tahun lalu dari yang sebelumnya KSP konvensional. Anwar menilai langkah konversi ini sudah sesuai dan sejalan dengan DSN MUI yaitu bagaimana memajukan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. (RN)