Dr. H. Joni, SH., MH., Notaris, Pengurus Pusat Ikanot (Ikatan Notaris) Universitas Diponegoro, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit Kalimantan Tengah

Oleh: Dr. H. Joni, SH., MH*

TAHUN 2020 segera berlalu, roda sang waktu pun memasuki 2021. Jelang akhir 2020, tentu menjadi sebuah refleksi tersendiri untuk melihat kembali potret geliat hukum, khususnya dalam penegakannya. Banyak peristiwa hukum dan politik di tahun ini yang dapat menjadi pembelajaran, sekaligus pekerjaan rumah di 2021, mulai dari kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Hal tersebut menjadi penting karena di 2021, Indonesia menghadapi tantangan yang maha berat yaitu, pandemi korona.

Penulis menilai, puncak dari sejarah hukum yang terjadi di 2020 ini adalah kelahiran UU Cipta Kerja. Penulis menjadikan ini sebagai momentum krusial, menandai peristiwa hukum tahun 2020 dan memasuki 2021. Baik secara prosedur administrasi maupun substansi, UU ini monumental. Tak ada protes sosial yang begitu massif dan keras mengiringi kelahiran UU ini. Tak ada yang menandingi kontroversinya, dibandingkan kelahiran dan eksistensi UU ini.

Beberapa catatan dari substansi UU ini, yang secara yuridis bakal diimplementasikan tahun depan terangkum dalam catatan berikut:

Catatan Kritis

Masalah substansi terhadap UU Ciptaker mengandung permasalahan krusial apabila ditinjau dari aspek metodologis, paradigma, dan substansi. UU No. 11 Tahun 2020 ini disahkan pada 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah.

Monumental, dan sekaligus bersejarah, dimana UU ini memiliki panjang 1.187 halaman dan mencakup banyak sektor. Regulasi ini juga bisa disebut sebagai Undang-Undang Sapu Jagat atau Omnibus Law.

Faktanya, UU Ciptaker ini menuai kritik karena dikhawatirkan akan merugikan hak-hak pekerja serta meningkatkan deforestasi di Indonesia dengan mengurangi perlindungan lingkungan. Dari sisi prosedural, serangkaian penolakan UU ini masih berlangsung dan menuntut agar undang-undang ini dicabut. Sebagai catatan, kendatipun telah disahkan DPR, terdapat cacat dalam proses perundangan, berupa perubahan isi materi UU yang dapat berimplikasi luas, baik pada pelaksanaan maupun penerimaan oleh rakyat secara luas.

Catatan kritis yang bisa disampaikan terhadap UU ini di antaranya adalah pada sektor yang luas, di antaranya:

Catatan Implikasi/Pelaksanaan

Pengaturan di dalam bidang-bidang kebijakan memberikan pemahaman tentang adanya kebutuhan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mewujudkan pembangunan. Tentu saja kelahiran suatu UU, apapun namanya dan betapapun luas jangkauannya, tidak boleh mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Senyatanya, UU ini bersifat over-regulated dan pada sisi lain juga bersifat over-lapping yang terjadi pada pengaturan bidang terkait pembangunan dan investasi tidak akan terselesaikan.

Pada sisi lain, UU ini mensyaratkan adanya sekitar 500 aturan turunan sehingga berpotensi melahirkan hyper-regulated yang kompleks. Apalagi proses penyusunan legislasi yang menyangkut persoalan hajat hidup orang banyak perlu dengan proses yang hati-hati dan partisipatif.

Masalah peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Ada empat isu di dalam bidang ini yang meliputi:

Kemudahan Investasi. Pertama, terkait dengan keberlanjutan investasi (investment sustainability) ada beberapa hal, yaitu bahwa UU Ciptaker memberikan kemudahan investasi yang begitu luas. Hanya saja patut dipertanyakan apa jaminan dan kepastiannya dalam menarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Kemudahan yang diberikan tidak diiringi adanya jaminan keberlanjutan investasi.

Kedua, terkait dengan perubahan pengaturan perbankan syariah. UU Ciptaker mengubah pengaturan ketentuan batas maksimum kepemilikan dalam rumusan Pasal 9 ayat (3) UU Perbankan Syariah dalam Pasal 79 UU Ciptaker.

Perubahan pasal berdampak adanya kekosongan hukum (rechtsvacuum) yang mengatur batas maksimum kepemilikan bank umum syariah oleh warga negara asing (WNA). Hal ini berpotensi WNA dapat menguasai kepemilikan bank syariah umum sepenuhnya. Selain itu, rumusan batasan maksimum kepemilikan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal berpotensi menimbulkan konflik atau tumpang tindih kewenangan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Berikutnya, masalah Tata Ruang. Dalam kaitan ini, UU Ciptaker mendorong percepatan dan perluasan investasi dan pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek pembangunan berkelanjutan, khususnya abai dalam memperhatikan keselamatan manusia dan pelestarian fungsi ekologi. Hal ini dapat dilihat dengan sembilan langkah perubahan atas UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagai berikut: Pertama, penghapusan izin pemanfaatan ruang; Kedua, penyederhanaan sistem rencana tata ruang dengan dihilangkan kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupatan serta penataan ruang kawasan perdesaan; Ketiga, sentralisasi perizinan dan kelembagaan; Keempat, pengaburan hubungan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); Kelima, penyelesaian tumpang tindih tata ruang dengan izin maupun kawasan hutan yang menggunakan pendekatan pragmatis (penyesuaian dan bahkan pemutihan) alih-alih berdasarkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle); Keenam, penghilangan kriteria kawasan hutan minimal 30%; Ketujuh, penambahan satu kriteria untuk melakukan peninjauan kembali tata ruang kurang dari 5 (lima) tahun, yakni adanya “perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis”. Penambahan kriteria ini sifatnya sangat terbuka dan tanpa kewajiban untuk dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam kriteria yang lain.

Kedelapan, pengurangan ruang partisipasi masyarakat termasuk di dalamnya akses keadilan; Kesembilan, perubahan perumusan sanksi pidana dari delik formil menjadi delik materiil yang berpotensi menyulitkan pembuktian dan pengenaan sanksi atas pelanggaran dan kejahatan dalam penataan ruang. ***

(Bersambung)

* Penulis adalah Notaris, Pengurus Pusat Ikanot (Ikatan Notaris) Universitas Diponegoro, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit Kalimantan Tengah