Dr. H. Joni, SH., MH., Notaris, Pengurus Pusat Ikanot (Ikatan Notaris) Universitas Diponegoro, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit Kalimantan Tengah

Oleh: Dr. H. Joni, SH., MH*

PENDAHULUAN

Dari uraian yang penulis sampaikan, baik di Bagian Pertama maupun Kedua tulisan ini, nampak jelas perlunya revisi parsial terhadap keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja yang juga kerap disebut UU Sapu Jagat atau Omnibus Law yang menjadi produk hukum monumental di 2020.

UU No. 11 Tahun 2020 yang disahkan pada 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020 ini sejatinya bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah.

Namun, bila mencermati isinya, justru produk hukum ini berpotensi menjadi hyper-regulated yang kompleks. Senyatanya, UU ini bersifat over-regulated dan pada sisi lain juga bersifat over-lapping yang terjadi pada pengaturan bidang terkait pembangunan dan investasi tidak akan terselesaikan.

Masalah kemudahan berusaha, riset dan inovasi, serta pengadaan tanah menjadi fokus kupasan kali ini.

Masalah Kemudahan Berusaha

Fokus pembahasan dalam konteks kemudahan berusaha adalah dalam bidang perpajakan. Perubahan UU PPh, UU PPN, dan UU KUP yang terdapat pada UU Ciptaker memiliki dampak positif dan negatif. Perubahan positif dapat dilihat dari: 1) adanya pengaturan yang meletakkan kesetaraan perlakuan pajak antara subjek pajak badan, terutama yang berbentuk Perseroan Terbatas, Perkumpulan, dan Koperasi; 2) adanya pengaturan tentang pengkreditan Pajak Masukan yang ditemukan saat pemeriksaan pajak, sehingga dapat meminimalisir sengketa antara Wajib Pajak dan Fiskus; dan 3) adanya pengaturan tentang besaran sanksi administrasi berdasarkan suku bunga acuan yang berlaku, sehingga sesuai dengan prinsip fairness dan tujuan untuk menciptakan deterrent effect terhadap Wajib Pajak.

Sebaliknya, beberapa pengaturan yang problematik adalah sebagai berikut: Pertama, terkait dengan UU PPh, penerapan asas nasionalitas dalam penentuan subjek pajak tidak memiliki tujuan lain selain untuk mempersulit warga negara Indonesia yang bermigrasi ke luar negeri untuk mencabut status subjek pajak dalam negerinya; dan untuk memberikan fasilitas perpajakan yang eksesif bagi warga negara asing yang menjadi subjek pajak dalam negeri.

Pengaturan di atas menimbulkan reverse discrimination terhadap warga negara Indonesia dan berpotensi mempermudah masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia, sehingga menambah kompetisi dalam pasar tenaga kerja Indonesia.

Kedua, terkait dengan perubahan UU PPN, UU Ciptaker hanya mengatur tentang pengecualian hasil pertambangan batubara sebagai Barang Kena Pajak (BKP). Padahal, ada banyak jenis barang hasil tambang dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Artinya, tujuan untuk mencapai kesetaraan belum tercermin dalam pengaturan negative list dalam perubahan UU PPN di UU Ciptaker.

Dukungan Riset dan Inovasi

Terkait dengan dukungan riset dan inovasi, beberapa permasalahan yang kiranya menjadi catatan penting terkait pengaturan riset dan inovasi di dalam UU Ciptaker ini adalah:

Pertama, ketidakjelasan tentang mengapa riset dan inovasi diperlukan dan apa tujuan kegiatan riset dan inovasi yang didukung oleh negara dan atau para pemangku kepentingan yang relevan. Kedua, ketidakjelasan siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan riset dan inovasi yang didukung oleh negara. Tanpa kepastian pengaturan tentang siapa saja yang terlibat dalam kegiatan riset dan inovasi, dapat dipastikan kegiatan ini tidak akan pernah terselenggara dengan baik dan mencapai hasil optimal, bahkan gagal.

Ketiga, ketidakjelasan bagaimana hak dan kewajiban para pemangku kepentingan dalam upaya riset dan inovasi. Tanpa kepastian hak dan kewajiban para pihak, maka program riset dan inovasi sulit mendapatkan dukungan dan bahkan tidak akan terlaksana dengan optimal. Keempat, ketidakjelasan tentang mekanisme pelaksanaannya. Tanpa kejelasan tentang mekanisme pelaksanaan riset dan inovasi; rumusan tentang dukungan riset dan inovasi dalam UU ini tidak akan pernah menjadi kenyataan.

Berdasarkan hal di atas, harus ada kejelasan dan kepastian bagaimana dukungan para pihak terhadap kegiatan riset dan inovasi yang ditetapkan. Kelima, ketidakjelasan peran institusi yang relevan, seperti perguruan tinggi, Dewan Riset Nasional dan institusi lain yang relevan dengan kegiatan riset dan inovasi. Kejelasan peran institusi sangat penting untuk memastikan sinergi di antara pemangku kepentingan, termasuk bagaimana skema kebijakan insentif yang akan dirancang dan dilaksanakan.

Masalah Pengadaan Tanah

Masalah pengadaan tanah, sekurangnya ada empat poin utama terkait pengaturan sektor pertanahan dalam UU Cipta Kerja. Pertama, substansi pertanahan yang dimuat dalam Bab VIII Bagian Keempat (Pasal 125-147) UU Cipta Kerja (UU) terbukti tidak “menyederhanakan” regulasi karena UU No.5 Tahun 1960 (UUPA) sebagai UU asalnya tidak dirujuk untuk dirubah/dihapus. Rumusan disusun dengan cara menyalin substansi dalam UU Pertanahan yang ditunda pembahasannya pada 23 September 2019, karena permasalahan krusial yang belum diperoleh jalan keluarnya.

Adanya penambahan rumusan dalam UU justru menambah kerumitan substansinya. Kedua, penyusunan pengaturan pertanahan dilandasi skenario besar untuk membuka peluang investasi melalui perolehan tanah yang relatif mudah untuk pelaku usaha. Untuk itu, dibentuklah Badan Bank Tanah yang akan menyediakan tanah dan membantu memberikan Kemudahan Perizinan Berusaha/Persetujuan. Kedudukan Hak Pengelolaan (HPL) sebagai “fungsi” dirombak menjadi “hak” karena dijadikan alas hak bagi pihak ketiga untuk menjalankan usahanya dengan memperoleh Hak Atas Tanah di atas HPL. Hak Guna Bangunan (HGB) di atas HPL dijadikan primadona karena mayoritas jenis pembangunan untuk investasi memerlukan alas hak berupa HGB.

Walaupun HGB belum berakhir, dapat diberikan perpanjangan dan pembaharuan hak setelah diperoleh Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Ketentuan ini berpeluang untuk diajukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Secara khusus WNA dan Badan Hukum Asing diperkenankan memiliki apartemen/sarusun (satuan rumah susun) yang tanah-bersamanya berstatus HGB. Sayangnya skenario ini disusun dengan melanggar/bertentangan dengan Putusan MK, TAP MPR IX/2001, UUPA, dan Nawacita khususnya program kelima. Di sisi lain, penyebutan Reforma Agraria (RA) sebagai salah satu tujuan Bank Tanah tak ada dampaknya terhadap redistribusi tanah pertanian. Ideologi Bank Tanah tidak kompatibel dengan tujuan RA.

Di samping rancu, ketentuan ini berpotensi melemahkan pelaksanaan RA sebagaimana diatur dalam Perpres No.86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Ketiga, penyusunan lima RPP pelaksanaan UU berpotensi semakin menambah ketidakpastian hukum karena substansi pertanahan dalam UU bertentangan dengan UU asalnya (UUPA) beserta aturan pelaksananya yang masih berlaku sepenuhnya. Keempat, peraturan pertanahan yang ada dapat digunakan untuk mendukung investasi. Perbaikan dapat dilakukan seperlunya, tanpa harus memperkenalkan peraturan baru yang bermasalah dalam UU. Untuk mendorong investasi yang wajib dilakukan adalah memberikan pelayanan pertanahan yang lebih profesional, bersih, dan bertanggungjawab. ***

(Bersambung)

* Penulis adalah Notaris, Pengurus Pusat Ikanot (Ikatan Notaris) Universitas Diponegoro, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit Kalimantan Tengah