Dr. H. Joni, SH., MH., Notaris, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit

Oleh: Dr. H. Joni, SH., MH*

UU Cipta Kerja (omnibus law)

PENDAHULUAN

Tiga tulisan terdahulu telah menguraikan berbagai kelemahan UU Cipta Kerja. Penulis menegaskan, perlunya revisi parsial terhadap keberadaan regulasi yang juga kerap disebut UU Sapu Jagat atau Omnibus Law ini.

Di satu sisi produk hukum ini nampak begitu monumental, namun bila ternyata menimbulkan masalah, nampaknya perlu dikaji kembali. Jangan sampai UU No. 11 Tahun 2020 yang disahkan pada 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020 ini justru mengorbankan spirit nasionalisme dan peluang anak-anak bangsa ini untuk merasakan manfaat dari berbagai peluang yang ada di negeri sendiri.

Di bagian akhir tulisan ini, penulis mengupas soal Masalah Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan serta penerapan sanksi.

Masalah Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan

Ketentuan Administrasi Pemerintahan ini secara khusus diatur di dalam BAB XI UU Cipta Kerja, yang mana di dalam Pasal 174 diatur mengenai kewenangan dan Pasal 175 yang merubah UU No. 30 Tahun 2014.

Pengaturan mengenai kewenangan pada Pasal 174 didasari pada kondisi obesitas regulasi yang saling tumpang tindih dan tidak sinkron antara Pemerintah (Presiden, Menteri, dan Lembaga) dan Pemerintah Daerah. Keinginan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan obesitas regulasi yang pada tataran implementatif menimbulkan banyak kesulitan termasuk untuk investasi, haruslah diapresiasi.

Maknanya bahwa pengaturan terkait kewenangan Presiden dan Pemerintah Daerah dalam Pasal 174 yang juga tidak disertai adanya penjelasan, menimbulkan kekhawatiran tentang hilangnya eksistensi desentralisasi. Desentralisasi menekankan pentingnya kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diserahkan kepadanya. Dalam desentralisasi, idealnya Pemerintah Pusat tetap memiliki instrumen untuk melakukan pengawasan kebijakan daerah, namun pengawasan ini tidak dalam kapasitas mengintervensi.

Sekaitan dengan hal di atas, ada beberapa perubahan yang dilakukan UU Ciptaker terhadap UU Administrasi Pemerintahan yang di antaranya mengenai diskresi, keputusan elektronik dan ketentuan fiktif positif. Terkait diskresi, dengan menghilangkan syarat “tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” yang sebelumnya ada di UU 30/2014, UU Ciptaker telah membuka lebar kran diskresi. Meskipun hal tersebut telah sesuai dengan teori. Yang dikhawatirkan adalah hal tersebut dapat dipahami secara a contrario, bahwa boleh melakukan diskresi secara ‘serampangan” yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penguatan kedudukan keputusan elektronik melalui UU Administrasi Pemerintahan sebenarnya memberikan kemudahan dalam hal publikasi dan transparansi informasi kepada masyarakat, karena dapat dilakukan pengunggahan melalui media elektronik. Namun, keputusan elektronik mempunyai kerentanan keamanan terhadap adanya perubahan, sistem autentifikasi, dan permasalahn teknis lainnya.

Perubahan pengaturan mengenai fiktif positif didalam UU Ciptaker. Di satu sisi harus diapresiasi karena menunjukkan keinginan pemerintah untuk melayani masyarakat dengan lebih cepat. Namun, di sisi lain pemendekan waktu untuk berlakunya fiktif positif menjadi 5 hari akan menjadikan permasalahan tersendiri pada tataran praktis. Selain itu, dihilangkannya ketentuan mengenai penetapan PTUN justru menghilangkan kepastian hukum bagi masyarakat dan menjadikan makin berlarutnya administrasi. Ini karena pejabat yang tidak mengeluarkan keputusan dalam 5 hari, yang sebelumnya dipaksa untuk mengeluarkan keputusan melalui penetapan TUN, menjadi tidak memiliki paksaan hukum untuk mengabulkan atau mengeksekusi permintaan warga negara.

Penerapan Sanksi dan Penutup

Masalah penerapan sanksi, khususnya sanksi pidana, dalam kaitan ini manakala merujuk pada paradigma hukum pidana modern yang berorientasi pada keadilan korektif, keadilan rehabilitatif dan keadilan restoratif, UU Ciptaker telah sesuai dengan paradigma tersebut. Keadilan korektif berkaitan dengan sanksi terhadap kesalahan pelaku, keadilan rehabilitatif lebih pada perbaikan terhadap kesalahan. Sedangkan keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan terhadap korban yang terdampak dari kesalahan pelaku. Sangat disayangkan, bahwa paradigma hukum pidana modern tersebut tidak diikuti oleh penormaan yang sesuai sehingga rentan untuk diajukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi karena tidak memberikan kepastian hukum, multi-interpretasi, dan diskriminatif.

Sebagai penutup, dalam melakukan analisis terhadap problem krusial di dalam substansi UU Ciptaker, khususnya di bidang-bidang yang berdampak pada aspek sosial dan lingkungan, maka dapat diberikan catatan bahwa dalam pelaksanaannya dibutuhkan serangkaian perbaikan substansi. Perbaikan substansi dapat dilakukan melalui keterlibatan semua pihak secara bertahap, pertama oleh Presiden (executive review) dan selanjutnya DPR (legislative review) sebagai wujud tanggungjawab karena menghasilkan UU yang bermasalah secara substansi.

Selain hal di atas, tentunya keterlibatan publik yang lebih luas untuk mewacanakan hukum yang berkeadilan sesuai dengan amanat konstitusi maupun MK dalam porsinya masing-masing melalui judicial review. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kaitannya agar UU Ciptaker dapat dilaksanakan sesuai dengan motivasi dan citanya. Cara demikian di samping memiliki landasan formal yang jelas juga menghindarkan berbagai friksi, dan bahkan konflik yang muncul di tengah masyarakat.

Bahwa dari 79 UU yang akan direvisi oleh UU Ciptaker, beberapa ada dalam agenda revisi tahun 2020 dan akan berlanjut tahun 2021. UU tersebut antara lain UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Merujuk persoalan terkait UU Minerba di atas, tentu ada potensi terciptanya konflik norma yang semakin banyak.

Disadari bahwa secara umum dalam bidang regulasi Indonesia memang memiliki masalah dalam produksi peraturan perundang-undangan. Jumlah regulasi berlebih diperparah dengan peraturan yang tidak harmonis, tidak sejalan dengan kebijakan pembangunan, dan tidak adanya sistem pengawasan dan evaluasi yang baik. Ada banyak kontroversi dan kritik terhadap UU Ciptaker. Dalam konteks perundang-undangan, omnibus law yang disebut sebagai bagian dari solusi masalah nampaknya justru dapat membawa lebih banyak masalah.

Terkait dengan hal tersebut, dalam tataran normatif dan masalah yang berhubungan dengan keberlakuan filosofis, sosiologis, dan sebagainya serta melihat peraturan perundang-undangan yang sudah ada, itu semua mengasumsikan pembuatan terlebih dahulu untuk kemudian ditemukan apa yang menjadi masalah.

Untuk ini, kiranya keberlakuan dan pembuatan peraturan pelaksanaan dilakukan secara bertahap dengan benar-benar mencermati kondisi yang secara konkrit ada di masyarakat. ***

(HABIS)

* Penulis adalah Notaris, Pengurus Pusat Ikanot (Ikatan Notaris) Universitas Diponegoro, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit Kalimantan Tengah