Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd., Ketua Umum Kowani memberi sambutan dalam webinar RUU Perlindungan PRT, Senin (13/7/2020)

Jakarta, innews.co.id – Pekerja rumah tangga (PRT) sejatinya adalah sebuah profesi mulia. Sayangnya, selama ini kerap dipandang sebelah mata. Perlakuan diskriminasi, bahkan menjurus ke pelecehan kerap dialami para PRT. Padahal, PRT juga adalah warga bangsa yang memiliki kedudukan sama di mata hukum.

Untuk itu, dipandang perlu dibuat regulasi guna memberi perlindungan bagi para PRT. Saat ini, RUU Perlindungan PRT sudah masuk program legislasi nasional (Prolegnas) DPR RI. Dibutuhkan pengawalan khusus agar produk UU ini bisa disahkan.

Bintang Puspayoga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Guna mewujudkan hal tersebut, Kongres Wanita Indonesia (Kowani) menggandeng semua pihak, baik pemerintah, organisasi perempuan, pemerhati, dan lembaga-lembaga terkait untuk bersama-sama mengawal pembahasan RUU PPRT ini.

“Kita bersama-sama mengawal regulasi yang sebenarnya sudah direncanakan sejak 2004 silam,” ujar Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd., Ketua Umum Kowani dalam sambutannya di acara diskusi virtual bertema ‘Pentingnya UU Perlindungan PRT Untuk Perempuan Indonesia’, Senin (13/7/2020) siang.

Menurut Giwo, keberadaan PRT sudah ada sejak dulu. Sayangnya, perhatian terhadap mereka nyaris tidak ada. Padahal, bagi banyak keluarga, kehadiran PRT sangatlah membantu. “Oleh karena itu, harus dipahami bahwa PRT adalah sebuah profesi yang harus dilindungi oleh UU,” tukasnya.

Tidak itu saja, dengan lahirnya UU PPRT ini, maka mereka yang bekerja akan terlindungi. “Kowani mengajak semua pihak, baik pemerintah maupun stakeholders lainnya untuk bersama-sama mengawal regulasi ini,” tuturnya dihadapan hampir 500-an orang peserta webinar ini.

Sementara itu, Bintang Puspayoga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam sambutannya memberi apresiasi atas perjuangan Kowani dan ormas perempuan lainnya dalam menggolkan RUU PPRT ini.

“Kami di KemenPPPA juga terus mendorong agar RUU PPRT ini bisa segera dibahas oleh DPR bersama pemerintah,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Bintang juga meminta dukungan dari para perempuan Indonesia melihat ditariknya pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari Prolegnas. “Kita prihatin dengan keputusan menarik RUU PKS. Pasalnya, akhir-akhir ini kasus kekerasan seksual terus meningkat,” kata Bintang.

Hj. Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan RI dalam webinar RUU PPRT yang digagas oleh Kowani, Senin (13/7/2020)

Di sisi lain, Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan RI dalam sambutannya membeberkan data bahwa jumlah PRT lebih dari 4 juta orang dimana 75 persen di antaranya adalah perempuan.

“Ada sejumlah persoalan yang dihadapi para PRT, yakni jam kerja yang lebih panjang dari rata-rata jam kerja pekerja pada umumnya, 63 persen PRT bekerja 7 hari dalam seminggu, banyak yang tidak memiliki perjanjian kerja atau kontrak, dan minim perlindungan jaminan sosial dan asuransi,” urainya.

Saat ini, keberadaan PRT hanya dilindungi melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Adapun tujuan perlindungan PRT adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada PRT dan pemberi kerja. Juga mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan seksual, mengatur hubungan kerja yang harmonis, dan meningkatkan kemampuan serta kesejahteraan PRT.

Dalam pembahasannya Willy Aditya Anggota DPR RI Fraksi Nasdem mengatakan, keberadaan UU PPRT sangat relevan di masa sekarang ini sebagai bentuk perhatian negara terhadap para pekerja di sektor domestik.

“Pembahasan RUU PPRT ini tentu harus didukung oleh seluruh komponen bangsa, terutama organisasi perempuan sehingga apa yang disajikan dalam legislasi benar-benar bisa menjawab kebutuhan bagi PRT,” pungkasnya. (RN)