Kantor Pusat PGI di Jl. Salemba, Jakarta

Jakarta, innews.co.id – Kondisi Myanmar pasca kudeta junta militer atas pemerintahan yang sah, melahirkan keprihatinan berbagai kalangan, termasuk Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).

“Pemilu adalah jembatan emas menuju masyarakat demokratis yang adil, dimana kepentingan dan kehendak rakyat banyak diartikulasikan. Pemilu ini adalah satu-satunya mekanisme berkala untuk pergantian dan kesinambungan kepemimpinan pemerintahan di tengah masyarakat demokratis, termasuk di Myanmar,” kata MPH PGI Dalam rilis yang diterina innews, Minggu (28/2/2021).

Pdt. Gomar Gultom Ketua Umum MPH PGI

Karenanya, PGI mengharap semua pihak di Myanmar dan komunitas internasional hendaknya mengakui dan menghargai hasil Pemilu yang dilaksanakan secara damai dan terbuka tersebut demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa.

PGI juga mendorong Pemerintah RI untuk menuntut junta militer Myanmar agar kembali ke barak dan menyerahkan kepemimpinan bangsa dan negara ke tangan otoritas Sipil Myanmar, hasil Pemilu 8 November 2020 tersebut dengan melakukan alih kepemimpinan secara damai dan menolak segala bentuk pertemuan dan dialog dengan junta militer.

“PGI mendorong pemerintah Indonesia untuk mengupayakan langkah-langkah strategis yang dapat mengembalikan kehidupan demokrasi di negeri seribu pagoda tersebut. Dukungan terhadap pemerintahan hasil Pemilihan Umum 2020 di Myanmar sangat diperlukan sebagai bentuk komitmen kita terhadap nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan, seturut dengan cita-cita pembentukan NKRI dalam semangan dan mandat yang dimuat dalam Pembukaan UUD 1945,” ujar MPH PGI.

Lebih jauh PGI menilai, hal-hal yang dapat memicu sorotan dunia, bahkan rakyat Myanmar sendiri, akan keberpihakan negara kita terhadap kekuasaan junta militer saat ini, hendaknya dihindari oleh setiap pihak yang membangun komunikasi dan narasi terkait Myanmar, termasuk upaya RI, yang disinyalir telah mulai membangun komunikasi dengan junta militer yang berkuasa melalui kudeta.

PGI juga meminta pemerintah dalam semangat ASEAN untuk tidak mencampuri masalah internal Myanmar, kecuali pengakuan dan bentuk dukungan bagi perjuangan menegakkan hasil pemilu November 2020. “Terkait dengan ini, kami mengimbau pemerintah RI untuk secara tegas menolak untuk terlibat, apalagi mendukung upaya rejim Militer untuk menyelenggarakan pemilu tandingan, yang diperkirakan akan semakin memecah rakyat dan negara Myanmar,” tukasnya.

Terakhir, mengajak gereja-gereja di Indonesia untuk turut mendoakan rakyat Myanmar agar diberi kekuatan dan mampu melewati masa-masa krisis yang sedang mereka hadapi; demikian pula agar kehidupan sosial-politik di Myanmar segera aman dan stabil.

PGI mendukung demokrasi, keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian di Myanmar, yang menjadi tugas bersama kita seturut dengan mandat UUD 1945. (RN)