Petrus Bala Pattyona, SH., MH., gugatan 02 disertai bukti-bukti sampah

Jakarta, innews.co.id – Gugatan sengketa pemilihan presiden yang diajukan kubu 02 harus disertai bukti-bukti konkrit, bukan asal berucap (asal bunyi atau asbun) sebagai bagian dari upaya memengaruhi hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Penegasan ini dikatakan kuasa hukum senior Petrus Bala Pattyona, SH., MH., dalam rilisnya kepada innews, Sabtu (25/5/2019), menanggapi ucapan Bambang Widjojanto Kuasa Hukum Capres 02 saat mendaftarkan perkaranya di MK, Jumat, 25 Mei 2019 malam.

Saat mendaftar BW, inisial Bambang Widjojanto mengatakan, prasyarat utama process election harus dilakukan dengan proses yang jujur. Dikatakan BW, dalam Pilpres, 17 April lalu, telah terjadi kecurangan yang dahsyat dan merupakan Pemilu terburuk.

“Ini adalah salah satu dalil yang diusung untuk memengaruhi Hakim MK. Dengan kata lain, pihak 02 menilai telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif,” jelas.Petrus.

Petrus menambahkan, Dia (Bambang) tidak menjelaskan substansi selisih suara yang disengketakan, tetapi sebagai pengacara yang sering bersidang di MK dalam sengketa Pilkada, DPRD, dan PUU, harusnya dia paham bila argumentasi yang dibangun diluar kewenangan MK, maka sudah pasti ditolak.

“Kecuali saat sidang Pendahuluan, atas petunjuk Hakim Panel, hal-hal diluar kewenangan bisa diperbaiki Pemohon. Bila arahan memperbaiki permohonan tidak diikuti, maka sudah pasti permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” urainya.

Jadi acuan

Lebih jauh Petrus menjelaskan, permohonan keberatan sengketa PHPU Pilpres yang benar dan dapat dijadikan acuan Hakim MK untuk bersidang sebelum materi Permohonan Keberatan disampaikan ke KPU selaku Termohon, kepada Pasangan 01 selaku Pihak Terkait dan Bawaslu setidak-tidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Identitas Pemohon, yang meliput nama dan alamat Pemohon, NIK dan alamat e-mail.

b. Uraian mengenai Kewenangan MK, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, pokok permohonan, dan petitum Pemohon.

“Hal yang terpenting dalam sengketa di MK adalah Pemohon harus dapat membuktikan adanya kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan KPU dimana ada selisih suara yang sangat memengaruhi dan hasil perhitungan versi Pemohon,” jelas Petrus.

Untuk membuktikan adanya selisih suara yang sangat memengaruhi perolehan suara harus dibuktikan dengan surat dan saksi yang menerangkan berapa banyak selisih suara dan di TPS mana saja.

Petrus menambahkan, hal diatas memungkinkan manakala dapat dibuktikan adanya selisih suara, tetapi jumlahnya tidak memengaruhi perolehan suara 01. Misal, Pemohon dapat membuktikan adanya kecurangan 5 juta suara dari 17 juta selisih dengan 01, maka tidak berpengaruh apapun karena pasangan 01 masih tetap unggul 12 juta.

Petrus lanjut menerangkan, dalam Petitum Pemohon pun harus jelas yaitu, menyatakan membatalkan ketetapan KPU tentang perolehan suara, dan hasil perhitungan suara yang benar versi Pemohon.

“Manakala dalam putusan MK menyatakan perhitungan Pemohon yang benar, maka harus dapat dilihat apakah selisih suara tersebut dan mengurangi perolehan suara 01 dan suara 02 melebihi perolehan pasangan 01,” paparnya.

Dalam menyajikan perolehan selisih suara, Pemohon harus membuat tabel versi Pemohon yang tentunya harus didukung bukti di TPS, bukan dari print-out media online.

“Ini didasarkan atas keterangan BW di MK. Dan apabila permohonannya sudah di upload maka dapat dilihat tabel selisih suara, baru dan akan masuk ke subtansi,” tukasnya.

Petitum Pemohon diluar kedua hal tersebut, misalnya menyatakan pasangan 01 didiskualifikasi adalah diluar kewenangan MK dan sudah pasti ditolak. (RN)