Kuasa Hukum: Bripka Madih Diduga Serobot Paksa Tanah Warga, Kami Proses

Johannes L. Tobing (berjas), kuasa hukum tiga orang warga RW 03 Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi yakni, Soraya Rabaisa, Ruth Indah Trisnowaty Lestari, dan Ariawan Kariadi, yang memiliki SHM atas tanah yang diklaim milik Bripka Madih

Jakarta, innews.co.id – Laporan beberapa warga ke Polres Metro Bekasi Kota, membuka tabir perilaku Bripka Madih yang diduga menyerobot tanah milik warga RW 03 Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi.

Sebelumnya, Madih berkoar-koar mengungkapkan kekecewaannya terhadap oknum polisi yang memeras dirinya sebesar Rp100 juta untuk mengurus tanah yang ia klaim milik orangtuanya tersebut, melalui tayangan video yang viral di media sosial. Namun, fakta berkata lain.

Didampingi kuasa hukumnya Johannes L. Tobing, tiga orang warga yakni, Soraya Rabaisa, Ruth Indah Trisnowaty Lestari, dan Ariawan Kariadi, melaporkan Bripka Madih dengan tuduhan telah melakukan penyerobotan tanah dan sengaja memasang plang pemberitahuan soal kepemilikan tanah tanpa dasar hukum yang jelas ke Polres Metro Bekasi Kota.

Plang klaim kepemilikan tanah yang dipasang Bripka Madih di tanah milik warga tersebut bertuliskan, “Tanah ini milik Tonge bin Nyimin berdasarkan girik C.191 luas 4.411 meter persegi”.

“Hari ini kita melaporkan Bripka Madih atas tuduhan memasuki pekarangan tanpa izin dan penyerobotan tanah sesuai Pasal 167 KUHP dan Pasal 385 KUHP,” kata Johannes Tobing, Kuasa Hukum warga, dalam keterangan persnya yang diterima innews, di Jakarta, Senin (20/2/2023).

Seperti diketahui, Pasal 167 KUHP terkait memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum. Sementara Pasal 385 KUHP terkait perbuatan mengambil/merampas hak orang lain, dalam hal ini adalah tanah, secara melawan hukum. Dalam hal ini Bripka Madih memasang plang di atas tanah yang sudah bersertifikat.

Menurutnya, laporan ke-3 warga tersebut sudah diterima pihak kepolisian, masing-masing dengan laporan Nomor LP/B/503/1/2023/SPKT.SATRESKRIM/ POLRES METRO BEKASI KOTA/POLDA METRO JAYA; Nomor : LP/B/504/1/2023/SPKT.SATRESKRIM PORES METRO BEKASI KOTA POLDA METRO JAYA dan Nomor : LP/B/505/II/2023/SPKT.SATRESKRIM/POLRES METRO BEKASI KOTA/POLDA METRO JAYA.

“Kami selaku kuasa hukum telah melakukan analisis mendalam tentang status dan kepemilikan tanah dari masing-masing warga. Untuk pelapor atas nama Ariawan Kariadi dan Ruth Indah telah memiliki sertifikat hak milik (SHM). Sedang Soraya sudah mengantongi akta jual beli (AJB) dan tengah mengajukan peningkatan menjadi SHM. Sementara dari informasi yang ada diketahui kalau Bripka Madih hanya memiliki girik,” beber Johannes.

Menurutnya, kalau memang Bripka Madih memiliki girik, sementara warga punya SHM, harusnya diuji kebenarannya melalui gugatan di pengadilan. “Silahkan diuji kebenarannya ke pengadilan. Dalam hal ini warga sebagai tergugat dan pihak BPN Kota Bekasi sebagai turut tergugat. Mari, diuji saja keabsahannya di pengadilan,” kata Johannes yang juga Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) ini.

Demikian juga pemasangan plang pemberitahuan yang dilakukan Bripka Madih, kata Johannes, tidak memiliki dasar hukum.

Johannes menambahkan, sebelum mempolisikan kasus ini, pihaknya telah mensomasi Bripka Madih. Warga meminta Bripka Madih mencopot plang dan spanduk serta meminta maaf. Sayangnya, Bripka Madih mengabaikan somasi tersebut. Tenggat waktu 3×24 jam yang diberikan, tidak ada jawaban. Selanjutnya, warga memutuskan melayangkan laporan polisi.

Kata Johannes, sebenarnya ada 8 warga yang diduga tanahnya diserobot oleh Bripka Madih. “Tapi sekarang yang melapor baru 3 orang. Akan segera menyusul yang lainnya,” ungkapnya.

Harusnya, sambung Johannes, sebagai seorang polisi yang notabenenya salah satu dari 4 pilar penegakan hukum, Bripka Madih memahami soal hukum. Bahwa tentu lebih tinggi SHM daripada girik. Namun, itu pun masih bisa diuji di pengadilan.

Dikatakannya, kalau kemarin-kemarin Bripka Madih teriak-teriak soal adanya mafia tanah, sekarang yang terjadi malah sebaliknya, dia malah yang diduga melakukan penyerobotan tanah warga. Bahkan, dengan arogan memasang plang di tanah milik warga yang telah mengantongi SHM.

Beberapa waktu lalu, Bripka Madih sudah melaporkan persoalannya ke Satgas Mafia Tanah Bareskrim Polri. “Silahkan, itu hak Bripka Madih. Justru bagus, jadi Satgas Mafia Tanah juga bisa melakukan crosscheck apakah benar tanah tersebut milik orangtua Bripka Madih telah diserobot. Atau sebaliknya, Bripka Madih yang menyerobot tanah warga,” tukas Johannes. (RN)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan