Lakukan Aksi Mogok, Notaris NTT Minta Pengurus Pusat INI Turun Tangan

Penutupan aktivitas kantor notaris dilakukan di seluruh NTT sebagai bentuk berkabung atas ditahannya Theresia Koro Dimu, notaris di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat

Kupang, innews.co.id – Para Notaris/PPAT di Nusa Tenggara Timur melakukan aksi mogok dengan menutup aktivitas perkantoran sebagai bentuk protes terhadap penahanan seorang anggota notaris terkait kasus dugaan korupsi penjualan aset tanah pemerintah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai oleh Kejaksaan Tinggi NTT.

“Kami tidak melayani pengurusan akta notaris dari siapa pun, terhitung mulai Kamis (21/1) hingga Senin (25/1),” kata Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi NTT Albert Riwu Kore, di Kupang, Kamis (21/1/2021).

Dia menjelaskan, penutupan aktivitas kantor notaris dilakukan di seluruh NTT sebagai bentuk berkabung atas ditahannya Theresia Koro Dimu, notaris di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

“Sangat disayangkan tindakan penyidik kejaksaan melakukan penahanan terhadap Theresia Koro Dimu karena yang bersangkutan bukan merupakan pelaku utama dalam kasus penjualan aset lahan yang diduga milik Pemerintah Manggarai Barat itu,” ujarnya.

Menurutnya, seorang notaris hanya menerima dokumen transaksi jual beli sebelum dibuatkan akta jual beli, apalagi dokumen yang diterima notaris saat itu sudah dalam bentuk akta yang merupakan produk Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sebagai notaris, sambungnya, tentu telah melakukan pengecekan ulang ke BPN dan mengakui sertifikat lahan itu sah.

“Kasus penahanan terhadap notaris merupakan yang pertama kali terjadi di NTT. Kami berharap Pengurus Pusat INI dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Pusat untuk bersikap terhadap kasus ini,” pinta Albert.

Ia mengatakan, notaris di NTT semula hendak melakukan aksi ke kantor Kejaksaan Tinggi NTT, namun karena masih dalam situsi pandemi Covid-19 sehingga aksinya dilakukan dengan cara menutup pelayanan akta bagi masyarakat NTT dalam beberapa hari ke depan.

Pihaknya berharap Kementerian Hukuman dan HAM bersama Menteri ATR/BPN serta Jaksa Agung dan PP INI untuk menyikapi kasus ini secara serius, karena tindakan yang dilakukan oleh Theresia Koro Dimu dalam pengurusan dokumen akta sudah sesuai prosedur yang benar dan profesional sebagai seorang notaris. (RN)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan