Jakarta, innews.co.id – Ketegasan Menteri BUMN Erick Thohir dalam memerangi radikalisme dan terorisme di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat apresiasi dari berbagai pihak.
“Kami mengapresiasi keputusan Menteri BUMN untuk membersihkan oknum-oknum radikal dari tubuh BUMN. Ini menjadi spirit kuat untuk membangun Indonesia lebih baik lagi,” kata Teddy Mulyadi Direktur Politik Lembaga Pengkajian Informasi Pembangunan Bangsa (LPIPB) dalam siaran persnya, Minggu (19/9/2021).
Menurutnya, sikap Erick Thohir dalam memerangi radikalisme dan terorisme sejatinya bisa dicontoh pimpinan kementerian/lembaga yang lain. “Ketegasan seperti yang dilakukan Pak Erick Thohir harusnya dimiliki seluruh pimpinan di negara ini. Jangan dibiarkan tumbuh subur radikalisme dan terorisme di Indonesia. Karena negara ini dibangun atas dasar kebersamaan, tanpa melihat perbedaan SARA,” tukas Monisyah Pembina LPIPB.
Sudah menjadi rahasia umum, oknum-oknum radikal dan teroris menyelinap, baik di kementerian/lembaga, penegak hukum, lembaga pendidikan dan keagamaan, serta di berbagai tempat yang ada celah masuknya kelompok-kelompok tersebut.
Sementara itu, Kyai Rizal Maulana Ketua Seknas Dakwah Indonesia menambahkan, di tubuh BUMN dan Kementerian/Lembaga lainnya harus bersih dari radikalisme dan terorisme. “Namanya lembaga negara ya harus bersih dari radikalisme dan terorisme. Karena orientasinya membangun bangsa dan negara seutuhnya,” ujarnya.
Dia mengingatkan, kalau bangsa ini mau maju, jangan ada ruang bagi radikalisme, apalagi terorisme. Sebab, paham-paham seperti itu justru dapat melemahkan bangsa ini. “Kita semua sudah sepakat bahwa NKRI adalah harga mati dan Pancasila menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Itu saja secara konsisten kita lakukan,” tegasnya.
Beberapa waktu lalu, Erick Thohir secara tegas mengatakan, “Saya mendukung upaya hukum dan sanksi terhadap oknum di Kementerian atau Perusahaan BUMN yang terduga dan terbukti terlibat dalam gerakan radikalisme dan terorisme tanpa terkecuali”.
Dirinya memastikan tidak ada tempat bagi terorisme di tubuh BUMN. Terkait oknum di PT Kimia Farma Tbk yang diduga terlibat kelompok terorisme, Erick mengatakan, BUMN tersebut sudah memastikan oknum tersebut tidak memiliki akses dan kewenangan untuk melakukan penggalangan dana CSR dari perusahaan tersebut.
“BUMN memiliki sistem verifikasi untuk memastikan tidak ada dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang digunakan untuk aksi terorisme. Setiap langkah BUMN adalah untuk membangun Indonesia. Kami tidak mentoleransi terorisme, tapi terus memperkuat proses internal untuk pencegahan dan penanganan paham radikalisme di lingkungan BUMN, termasuk bekerja sama dengan BNPT dan lembaga-lembaga keagamaan untuk menjaga nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pondasi negara kita,” urainya.
Bahkan Erick menyerukan, bila ada yang mengetahui oknum BUMN yang terpapar radikalisme dan terorisme segera laporkan ke kbumn.ri@bumn.go.id. “Saya tegaskan bahwa BUMN, 100 persen untuk membangun Indonesia,” pungkasnya. (RN)
Be the first to comment