Jakarta, innews.co.id – Harus diakui pemberantasan korupsi sudah lebih maju sekarang ini. Namun, belum cukup sampai disitu. Dibutuhkan harmonisasi sistemik dari para penegak hukum sehingga penegakan hukum bisa lebih maksimal.

Penegasan ini disampaikan Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, SH., LL.M., Ketua Umum PERADI, dalam refleksi akhir tahunnya di Jakarta, Jumat (21/12).

Menurut Luhut, sekalipun ada kritikan seolah-olah ada yang merasa dizolimi atau dikriminalisasi, namun jangan membuat kita surut.

“Dalam hal pemberantasan korupsi perlu gerakan bersama semua stakeholders. KPK jangan maju sendiri, perlu bersama dengan penegak hukum yang lain. Selain itu, upaya pencegahan (preventif) harus lebih diperbesar oleh KPK,” urainya.

Hal lain yang tidak kalah penting, menurut Luhut, adalah bagaimana para penegak hukum lain, seperti hakim, jaksa, dan polisi juga lebih membenahi internal karena faktanya belum lebih baik.

Demikian juga penghargaan terhadap profesi advokat sebagai penegak hukum perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Kenyataannya masih rendah dan belum sistemik sebagaimana seharusnya.

Menilai komitmen pemerintah, menurut Luhut, sudah ada tapi belum fokus dan koseptual. “Umumnya masih reaksioner sehingga hasilnya belum maksimal,” terang Luhut.

Konsisten

Luhut berharap di 2019, pemerintah terus konsistensi dan sifatnya sistemik, bukan sektoral. Misal, pemberantasan korupsi harus gerakan semua penegak hukum. “Jadi perlu harmonisasi sistemik, tapi bukan forum seperti era Orde Baru,” imbuhnya.

Luhut juga menyayangkan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan penegakan hukum. Namun itu bisa jadi lantaran ada politisasi identitas. Pada saat yang sama penegak hukum dinilai terlalu rendah, baik dalam putusan maupun kinerja. Akibatnya, seolah-olah hukum tidak ada karena ada ditangan yang merasa kuat, sehingga hukum bukan panglima lagi.

Luhut berharap baik pemerintah maupun masyarakat menyadari bahwa sumber hukum tertinggi yaitu, Pancasila sebagaimana termaktub dalam UUD 1945.

“Indonesia adalah bangsa yang plural sehingga konsep Bhinneka Tunggal Ika yang substansinya diterjemahkan dalam butir-butir Pancasila harus menjadi acuan bersama,” tukas Luhut. (RN)