Lukas Siahaan dari Peradi Perjuangan

Jakarta, innews.co.id – Banyak pihak terkejut dengan lahirnya Peradi Perjuangan. Bahkan, menganggap ini sebagai bagian dari perpecahan yang terjadi di tubuh Peradi. Seperti diketahui, saat ini Peradi terpecah 3, ada Peradi Soho, Peradi SAI, dan Peradi RBA.

Ketika coba dikonfirmasi Lukas Siahaan, SH., MH., dari Peradi Perjuangan menjelaskan, “Peradi Perjuangan tidak ada hubungan ‘biologis’ dengan sebutan Peradi lainnya”.

“Bagi saya, Peradi terdahulu lahir karena ‘kecelakaan’ yang dikandung dari induk bernama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang didalamnya ada 8 Organisasi Advokat (OA),” jelas Lukas dalam keterangannya kepada innews, Sabtu (11/4/2020).

Lukas bersama rekan-rekan advokat

Ditambahkan, sebelum KKAI, di penghujung era Orde Baru, 7 organisasi OA berkumpul dan melahirkan Forum Komunikasi Advokat Indonesia (FKAI). Ada cita-cita memandirikan keberadaan profesi advokat, tidak lagi bertumpu pada proses melalui Mahkamah Agung (MA). Kemudian, FKAI berubah menjadi KKAI dengan agenda “recognition” dari MA. “Beralihlah pengaturan pengacara ketika itu oleh KKAI, disamping agenda kerja melahirkan sistem pendidikan, pengangkatan, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), dan pembentukan RUU Advokat. Singkatnya, lahirlah UU 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UUA) oleh parlemen. Namun sepengetahuan saya, UUA tidak pernah di tandatangani oleh Pemerintah,” papar Lukas.

Pada 2010, lanjutnya, 4 OA mundur dan menyatakan Peradi bubar. Lalu, pada 2015, lahir SKMA 073 yang melahirkan banyak OA, yang ditaksir hingga kini mencapai 50 OA yang semuanya bisa mengangkat advokat.

“Melihat keprihatinan terhadap profesi advokat yang kerap mengalami kriminalisasi, rekan-rekan membentuk Perkumpulan Advisor Indonesia Perjuangan atau disebut Peradi Perjuangan (PP) yang memiliki warna sesuai amanat konstitusi dimana ‘Negara berdasarkan hukum’ dan ‘setiap orang bebas berorganisasi’, serta setiap orang sama didepan hukum,” urainya.

Dalam Peradi Perjuangan, tak terbatas hanya advokat, tapi juga kelompok masyarakat lain yang fokus pada pendidikan, pelatihan, perlindungan, sosialisasi, dan lainnya yang advokasi peduli dengan persoalan hukum dan mengkawal tegaknya hukum dan keadilan.

Lebih jauh tentang OA, Lukas menilai keberadaannya selama ini terlalu eksklusif hanya bagi advokat. Tidak demikian dengan PP. “Ketika advokat PP mendampingi klien dalam menjalankan kuasa, baik litigasi maupun non litigasi, di saat yang sama profesi lain yang juga bergabng di PP bisa berjalan selaras. Dengan demikian dapat terlihat dari segala sisi bagaimana hukum dan keadilan itu dapat dijadikan bahan hukum dari terjadinya sebuah peristiwa hukum menjadi baik dan benar kelak jika digunakan sebagai alat ‘Yurisprudensi’ atas hukum yang terjadi.

Disinggung soal Peradi yang tengah coba disatukan kembali, dengan kritis Lukas mengatakan, “Bagaimana mungkin kita membahas hal yang ilegal. Keberadaan OA dengan banyak kubu pengurus adalah ilegal. Menghasilkan produk ilegal dari pengurus ilegal. Jadi tidak ada itu organisasi, alias “bodong”, yang mestinya ditolak dan sudah kadaluarsa status badan hukumnya. (RN)