Jakarta, innews.co.id – Pelaksanaan konferensi wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) mulai marak seiring usainya Kongres VII IPPAT di Makassar. Namun, hal tersebut dibarengi dengan maraknya gugatan terhadap pelaksanaan konferwil tersebut.

Pasalnya, sejumlah PPAT menilai, pelaksanaan pemilihan Ketua Umum PP IPPAT dalam Kongres VII cacat hukum dan telah melanggar konstitusi.

Ketika coba dikonfirmasi mengenai msraknya gugatan terhadap hasil konferwil, Dr. I Made Pria Dharsana, salah seorang notaris/PPAT senior mengatakan, pelaksanaan konferwil merupakan pengejawantahan dari AD/ART IPPAT, di mana usai Kongres, dilaksanakan konferwil dan dilanjutkan dengan konferensi daerah (konferda).

Mengenai ada sikap pro dan kontra, bagi Pria Dharsana yang juga dikenal sebagai penulis yang aktif berbagi ilmu di beragam media massa ini, “Biarkan mekanisme perkumpulan terus berlangsung. Biarlah anggota yang menilai, tentu didasarkan kepada AD/ART serta Peraturan Perkumpulan”.

Bagi Pria, perbedaan dalam ranah demokratisasi di tingkat organisasi profesi pastilah ada, semoga dinamis.

“Kita saling menghargai perbedaan semata-mata bagi kemajuan IPPAT. Tetap menjaga soliditas perkumpulan dan kontribusi kita pada pembangunan pada bangsa dan negara, khususnya dibidang pertanahan. Mudah-mudahan kedepan peran IPPAT semakin baik sebagai mitra yang strategis Kementrian ATR/BPN,” harapnya.

Disinggung soal gugatan yang kini telah dilayangkan ke PN Jakbar, PN Jaksel, dan PN Cikarang, Pria beranggapan, “Silahkan saja. Itu menjadi hak dari teman-teman”.

Namun, dirinya menyayangkan hal tersebut karena gugatan itu sama artinya dengan membuka front dengan semua anggota IPPAT.

Sebab katanya, kedepan ini beberapa wilayah juga sudah bersiap mengadakan konferwil, seperti Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, dan lainnya.

“Apakah mau digugat semua? Bila demikian, pasti akan menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, dan dana. Apakah sudah dipikirkan semuanya,” sergah Pria Dharsana.

Sebelumnya, Tagor Simanjuntak, SH, juru bicara Tim Gugat IPPAT sudah menyatakan akan menggugat setiap pelaksanaan konferwil, bahkan selanjutnya konferda karena lahir dari produk yang ilegal. Semua itu bermuara dari Kongres VII IPPAT. (RN)