Maklumat Tritura KP Garda Pancasila, Dorong Penetapan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

Pengurus Komite Pribumi Garda Pancasila (KPGP), keluarkan maklumat Tritura di Hari Kesaktian Pancasila

Jakarta, innews.co.id – Pemerintah dan rakyat Indonesia diingatkan untuk tidak melupakan jasa besar Presiden RI kedua Jenderal Bintang Lima Soeharto, tidak hanya dalam membangun negeri ini, tapi juga menumpas gerombolan PKI yang mau menguasai negara ini.

“Peringatan Hari Pancasila, 1 Oktober 2022, menjadi momentum penting bagi segenap bangsa, tidak hanya mengingat para Pahlawan Revolusi, tapi juga peran besar Soeharto dalam menumpas PKI,” kata Komite Pribumi Garda Pancasila (KPGP), dalam siaran persnya yang diterima innews, Sabtu (1/10/2022).

Maklumat Tritura yang dibentangkan oleh KPGP di Gedung DPR/MPR, Jakarta

Dikatakannya, Soeharto jelas-jelas memenuhi semua hal yang dipersyaratkan bagi seseorang untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional, seperti termaktub dalam Pasal 25 UU 20/2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

“Sudah waktunya Jenderal Besar Kebanggaan kita ini dianugerahi gelar tersebut. Jangan ditunda lagi, terutama saat ini, di mana kita tengah memperingati Hari Kesaktian
Pancasila. Sudah terbukti, Jenderal Besar Soeharto berhasil menjaga Pancasila yang coba digantikan dengan paham komunis yang tidak berke-Tuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama Pancasila,” kata rilis KPGP yang ditandatangani oleh Danie P (Ketua) dan Farid Fathur (Sekretaris) ini.

Terkait hal tersebut, KPGP mendesak pemerintahan sekarang untuk segera melaksanakan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) yakni:

1. Menetapkan Jenderal Besar Soeharto sebagai Pahlawan Nasional dan pemberian penghargaan atas jasa-jasanya terhadap negeri ini yang selama pemerintahannya 32 tahun, di mana telah terjadi kemakmuran, kesejahteraan, kemajuan tekhnologi, dan swasembada pangan.

2.Menuntut pemerintahan Jokowi dan pemerintahan selanjutnya untuk melaksanakan program-program Jenderal Besar Soeharto yang telah terbukti membangun dan menjadikan Indonesia negara yang disegani dan berwibawa yaitu, dengan menjalankan program Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun), GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) dan P4 (Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila), sehingga tidak terjadi primodialisme, polarisasi, dan intoleransi seperti yang saat ini banyak terjadi di negara kita ini.

3. Menuntut pemerintah mensejahterakan rakyat seperti era Orde Baru, di mana kita semua merasakan keamanan dan biaya pendidikan murah dari SD sampai universitas, listrik murah bagi rakyat, BBM murah serta sembako yang terjangkau bagi rakyat. Demikian juga kiprah BUMN yang mengutamakan kepentingan rakyat sehingga tercipta kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa Indonesia.

Dikatakannya, tuntutan KPGP ini merupakan representasi dari aspirasi seluruh rakyat Indonesia yang selama ini melihat perkembangan pasca reformasi yang tidak lebih baik dari masa Jenderal Besar Soeharto berkuasa.

“Kami selaku KPGP sangat menyayangkan adanya klaim atas Pancasila dengan versi masing-masing. Bagi kami hal tersebut justru menjadikan perpecahan antar-anak bangsa dan sangat mengganggu kesatuan serta persatuan Indonesia,” tukasnya.

Pihaknya memastikan akan terus menyuarakan Tritura ini hingga bisa terwujud. “Kami akan terus suarakan dan mendorong masyarakat untuk bersama-sama menjaga Pancasila serta menghalau berbagai bentuk bahaya laten,” pungkas KPGP. (RN)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan