Jakarta, innews.co.id – Kebijakan Menko Perekonomian Darmin Nasution bertolak belakang dengan Presiden Jokowi yang selama ini pro-Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Hal ini secara langsung dikritisi Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, di Jakarta, Jumat (23/11) menanggapi Revisi Kebijakan Daftar Negatif Investasi (DNI) dan Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang dikeluarkan pemerintah secara bersamaan.

Menurut pria yang akrab disapa Ara ini, dengan adanya kebijakan tersebut peluang Penanaman Modal Asing berinvestasi di Indonesia semakin terbuka.

Lanjut Ara menjelaskan, pelaku UMKM harus terproteksi secara faktual, sehingga pelaku UMKM mampu bertahan dan menopang pereonomian saat Indonesia diterpa krisis, seperti tahun 1998, meskipun pengusaha besar berguguran.

Oleh karena itu, Ara meminta kebijakan tersebut ditarik, dan Menko Perekonomian didorong untuk membela UMKM dalam situasi seperti saat ini.

“Saat ini pemerintahan Jokowi banyak sekali memberikan dukungan insentif untuk pengusaha UMKM, tapi mengapa masih ada kebijakan seperti ini, yang menjadi anomali. Maka dari itu saya minta tolong menterinya mengikuti kebijakan presidennya yang pro-UMKM,” ujar Ara tajam. (RN)